Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Hingga 2024, Kemenristekdikti Tutup Izin Pembangunan Universitas, Mengapa?

Kompas.com - 09/10/2019, 13:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menekankan tidak lagi menyetujui pembangunan universitas di Indonesia, setidaknya pada periode pemerintahan Presiden RI Joko Widodo hingga tahun 2024 mendatang.

Alih-alih membangun universitas, Kemenristekdikti bakal menyetujui pembangunan politeknik dengan syarat harus bekerja sama dengan industri dalam menyerap tenaga kerja.

"Kita membuat revitalisasi pendidikan vokasi. Kemenristekdikti tidak lagi memberikan izin untuk universitas. Kita hanya memberikan izin untuk pembangunan politeknik baru dengan kerjasama industri," kata Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti, Kemenristekdikti Patdono Suwignjo di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Patdono mengatakan, langkah tersebut diambil untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap pendidikan politeknik, mengingat tidak seimbangnya mahasiswa lulusan politeknik dengan lulusan universitas.

Baca juga: Kemenristekdikti: Indonesia Kekurangan 2.075 Politeknik

Apalagi, visi misi Presiden RI Joko Widodo di tampuk kepemimpinan periode keduanya fokus untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, disamping infrastruktur.

"Untuk itu pemerintah buat revitalisasi untuk tahun 2019-2024. Pemerintah inginnya ada tambahan 200 politeknik, jadi totalnya 500 dari 300 yang sudah ada," ungkap Patdono.

Selain menutup perizinan untuk membangun universitas, Kemenristekdikti juga berencana meningkatkan mutu pendidikan vokasi yang telah ada.

Adapun dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki mutu senilai Rp 4 triliun hingga 5 triliun setiap tahun dalam waktu 3 tahun.

Peningkatan mutu ini juga meliputi pelatihan dosen non-praktisi ke luar maupun dalam negeri sampai mendapat sertifikat uji kompetensi berdasarkan mata kuliah yang diajarnya.

Baca juga: PT LEN dan Politeknik Negeri Jakarta Sepakati Program Magang Mahasiswa

"Kita juga dorong industri untuk membuat politeknik. Sebut saja Pertamina, PLN, Indorama, dan Astra. Astra itu mau mengeluarkan banyak (dana), karena lulusan dari politekniknya dia sangat siap kerja. Itu semua kita dorong," jelas Patdono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Barang Ilegal, Menkop UKM Usul Ada Pelabuhan Khusus Pakaian Impor

Antisipasi Barang Ilegal, Menkop UKM Usul Ada Pelabuhan Khusus Pakaian Impor

Whats New
Dongkrak Kinerja Industri Tekstil, Kemenperin Beri Restrukturisasi Mesin

Dongkrak Kinerja Industri Tekstil, Kemenperin Beri Restrukturisasi Mesin

Rilis
Konsumsi Kuartal II-2023 Diperkirakan Bisa Tumbuh 5 Persen, Apa Sebabnya?

Konsumsi Kuartal II-2023 Diperkirakan Bisa Tumbuh 5 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Kepala Bappenas: Sudah 30 Tahun Indonesia Masih Terjebak jadi Negara Berpenghasilan Menengah

Kepala Bappenas: Sudah 30 Tahun Indonesia Masih Terjebak jadi Negara Berpenghasilan Menengah

Rilis
Mobile Banking Neo Commerce Tambah Fitur Remitansi

Mobile Banking Neo Commerce Tambah Fitur Remitansi

Spend Smart
Menkop UKM: Pakaian Impor dan Bekas Ilegal Kuasai 31 Persen Pangsa Pasar Pakaian

Menkop UKM: Pakaian Impor dan Bekas Ilegal Kuasai 31 Persen Pangsa Pasar Pakaian

Whats New
BI: Mata Uang Digital Bank Sentral Perlu Dipromosikan di Kawasan ASEAN

BI: Mata Uang Digital Bank Sentral Perlu Dipromosikan di Kawasan ASEAN

Whats New
BI Siapkan Rp 1,9 Triliun Uang Baru Jelang Lebaran di Kepri

BI Siapkan Rp 1,9 Triliun Uang Baru Jelang Lebaran di Kepri

Whats New
Beban BPJS Kesehatan untuk Penyakit akibat Polusi Udara Terus Meningkat

Beban BPJS Kesehatan untuk Penyakit akibat Polusi Udara Terus Meningkat

Whats New
Cara Bayar Tagihan Listrik via Shopee, Tokopedia, dan PLN Mobile

Cara Bayar Tagihan Listrik via Shopee, Tokopedia, dan PLN Mobile

Spend Smart
Proyek MRT, Terowongan Stasiun Bundaran HI-Thamrin-Monas Sudah Terhubung

Proyek MRT, Terowongan Stasiun Bundaran HI-Thamrin-Monas Sudah Terhubung

Whats New
4 Bank Gabung Layanan BI-FAST lewat Multi-Tenancy Infrastruktur Sharing

4 Bank Gabung Layanan BI-FAST lewat Multi-Tenancy Infrastruktur Sharing

Whats New
Koper Alissa Wahid Diacak-acak Petugas, Dirjen Bea Cukai: Jadi Bahan Masukan untuk Perbaikan

Koper Alissa Wahid Diacak-acak Petugas, Dirjen Bea Cukai: Jadi Bahan Masukan untuk Perbaikan

Whats New
Grup Modalku Dorong Bisnis UMKM dengan Penerapan ESG

Grup Modalku Dorong Bisnis UMKM dengan Penerapan ESG

Whats New
Stasiun MRT Bundaran HI Kini Telah Tembus ke Stasiun Monas

Stasiun MRT Bundaran HI Kini Telah Tembus ke Stasiun Monas

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+