India akan Batasi CPO dari Malaysia, Ini yang Dilakukan Mahathir

Kompas.com - 14/10/2019, 13:44 WIB
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. AFP PHOTOPerdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan pemerintahannya akan memantau situasi perdagangan dengan India.

Pasalnya India tengah mempertimbangkan pembatasan perdagangan dengan negara Asia Tenggara ini atas kritiknya terhadap tindakan pemerintahan Modi di Kashmir.

Dilansir dari Reuters via Kontan.co.id, Senin (14/10/2019), sejumlah sumber dari kalangan pemerintah maupun pelaku industri mengatakan bahwa New Delhi sedang mencari cara untuk membatasi impor minyak sawit alias CPO dan barang-barang lainnya dari Malaysia.

Hal ini sebagai balasan atas pidato Mahathir di PBB pada bulan September lalu ketika ia mengatakan India telah menyerbu dan menduduki kawasan Jammu dan Kashmir.

Baca juga : Holding BUMN Perkebunan Ekspor Perdana CPO ke AS

Mahathir mengatakan pada hari Minggu bahwa pemerintahnya akan mempelajari dampak dari tindakan yang diambil oleh India, seperti dikutip dari media pemerintah, Bernama.

“Mereka juga mengekspor barang ke Malaysia. Ini bukan hanya perdagangan satu arah, ini adalah perdagangan dua arah,” kata Mahathir seperti dikutip dalam laporan tersebut.

India adalah importir minyak nabati terbesar di dunia, dan pembeli terbesar CPO dari Malaysia. Negara ini membeli 3,9 juta ton minyak sawit Malaysia dalam sembilan bulan pertama 2019, menurut data yang dikumpulkan oleh Dewan Minyak Sawit Malaysia.

Di sisi lain, impor utama Malaysia dari India diantaranya seperti produk minyak bumi, daging dan hewan hidup, logam, bahan kimia dan produk kimia.

 

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul : India berencana membatasi impor CPO Malaysia, ini yang bakal dilakukan Mahathir



Sumber KONTAN
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X