Soal Kendaraan Listrik, Jonan Minta Regulasinya Seperti di China

Kompas.com - 14/10/2019, 16:32 WIB
Menteri ESDM Ignasius Jonan di Jakarta, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAMenteri ESDM Ignasius Jonan di Jakarta, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menilai Polri dan Kementerian Perhubungan punya peranan penting dalam mendorong menggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

Sebab, kedua instansi tersebut bisa membuat suatu regulasi yang dapat mendorong penggunaan kendaraan listrik lebih masif lagi di Indonesia.

“Yang bisa mendorong (penggunaan) mobil listrik polisi dan Menhub (Budi Karya Sumadi). Saya enggak bisa,” ujar Jonan di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Jonan menyarankan, Polri dan Kemenhub bisa meniru China dalam membuat aturan soal kendaraan. Di China, kata Jonan, pemeritahnya membuat regulasi soal pengetatan kepemilikan plat nomor kendaraan.

Baca juga : Jonan Magangkan Anak Buahnya di Badan Usaha, Apa Alasannya?

Menurut Jonan, di negeri Tirai Bambu itu, masyarakatnya tak mudah mendapatkan plat nomor kendaraan.

“Di Beijing itu lelang plat nomor. Karena diundi, jadi ada kuotanya. Biar Anda kaya kalau kendaraan tidak ada plat nomornya percuma,” kata Jonan.

Untuk kendaraan listrik, lanjut Jonan, pemerintah China membuat pengecualian. Masyarakat yang ingin memiliki kendaraan listrik dipermudah untuk mendapatkan plat nomor kendaraannya.

“Nah pemerintah Beijing bikin aturan baru. Mobil listrik langsung dapat (plat nomor kendaraan). Mungkin polisi bisa gitu. Jadi enggak ada yang protes masalah udara lagi,” ucap dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X