Merko Darmin Akui KUR untuk TKI Bikin Rasio Kredit Macet Membengkak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui tingginya rasio kredit macet alias NPL (non performing loan) Kredit Usaha Rakyat (KUR) disumbang oleh penyaluran KUR untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Sebab, penyaluran KUR untuk TKI sulit dimonitor bila TKI tersebut sudah bekerja di negara lain.

"Penyaluran KUR untuk TKI paling tinggi rasio NPL-nya karena paling susah untuk dimonitor kalau sudah berangkat," kata Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Padahal, kata Darmin, rasio NPL bisa mencapai 0,9 persen dari 1,31 persen saat ini apabila KUR untuk TKI tidak dihitung.

Angka itu menurutnya lebih baik dari seluruh kredit yang diberikan perbankan Indonesia.

Baca juga: Menko Darmin: Target 60 Persen KUR Sektor Produktif Tahun Ini Sulit Tercapai

"Rasio NPL memang masih terjaga di angka 1,31 persen. Tapi bisa 0,9 persen (kalau tidak dihitung KUR untuk TKI). Itu lebih baik dari seluruh kredit perbankan yang diberikan di Indonesia," ucap Darmin.

Adapun untuk menekan rasio NPL, Darmin menyarankan agar pemberian KUR disalurkan kepada klaster atau kelompok UKM.

Tujuannya agar mereka bisa saling mengontrol pembayaran satu sama lain.

"Mereka bisa saling kontrol satu sama lain, atau paling tidak dia malu kepada temannya (kalau belum bayar)," ucap Darmin.

Adapun hingga saat ini, realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sebesar Rp 435,4 triliun dan diberikan kepada 17,5 juta debitur dengan NPL terjaga di level 1,31 persen.

Baca juga: Penyaluran KUR Hingga Mei 2019 Didominasi Kredit ke UMKM

Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp 140 triliun yang 60 persennya mesti diserap sektor produktif.

Namun demikian, realisasi KUR baru di angka Rp 102 triliun yang diberikan kepada 3,4 juta debitur hingga Agustus 2019.

Sementara di bidang busana dan produk turunannya, realisasi penyaluran KUR sejak Januari-September 2019 sebesar Rp 1,13 triliun yang diberikan kepada 45.000 debitur.