Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenkeu: Semua Sudah Diberikan Regulator, Mengapa KPR Masih Mahal?

Kompas.com - 17/10/2019, 14:33 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertanyakan masih tingginya bunga Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di tengah berbagai stimulus yang telah diberikan oleh bank sentral dan pemerintah.

Pasalnya, Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali tahun ini.

Sementara itu, pemerintah di sisi lain juga mendorong dengan memberi subsidi, memberi Fasilitas Likudiitas Pembiayaan perumahan (FLPP), juga beberapa fasilitas perpajakan seperti PPnBM, PPh dan PPN.

"Jadi opo meneh, apalagi yang diinginkan? Ini udah kopi susu. FLPP, PPnBm, PPh sudah, harusnya kurang apalagi?" ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo di Jakarta, Kamis (1710/2019).

Baca juga: Menko Darmin: Penurunan Uang Muka KPR akan Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Masih tingginya bunga menjadi salah satu pemicu masih seretnya pertumbuhan KPR di dalam negeri.

Di sisi lain, industri properti juga dihadapkan pada pergeseran pangsa pasar yang tak lagi menganggap rumah sebagai tempat istirahat dan melakukan kegiatan hiburan, tetapi hanya sekadar tempat singgah.

"Milenial tinggal buat transit aja, mereka lebih suka leisure. Milenial itu tidak semua jelita, kita harus sasar mereka, jangan (pasar di atas) Rp 30 miliar terus. Duite sopo?" ujar Mardiasmo.

Mardiasmo berharap agar otoritas seperti BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama dengan pemerintah dan pelaku pasar, yaitu perbankan untuk berkolaborasi mengembangkan pasar KPR yang tengah jenuh.

Selain itu, penting pula bagi perbankan untuk menyerap berbagai kebijakan dan kemudahan yang telah diberi pemerintah dan otoritas.

"Sebagai wake up call harus bisa jalankan apa yg diberikan BI dan pemerintah. Kan sudah dikasih semua, produk perbankan harus tepat pas cocok dengan kondisinya. Kondisi milenial, Y generation harus menyasar ke sana," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Emiten Prajogo Pangestu (BREN) Bakal Tebar Dividen Rp 270,68 Miliar

Emiten Prajogo Pangestu (BREN) Bakal Tebar Dividen Rp 270,68 Miliar

Whats New
Alasan Masyarakat Masih Enggan Berinvestasi Kripto, karena Berisiko Tinggi hingga Banyak Isu Negatif

Alasan Masyarakat Masih Enggan Berinvestasi Kripto, karena Berisiko Tinggi hingga Banyak Isu Negatif

Whats New
Proses 'Refund' Tiket Kereta Antarkota Jadi Lebih Cepat mulai 1 Juni

Proses "Refund" Tiket Kereta Antarkota Jadi Lebih Cepat mulai 1 Juni

Whats New
Transaksi Pasar Saham AS ‘Lesu’, Saham-saham di Wall Street Tertekan

Transaksi Pasar Saham AS ‘Lesu’, Saham-saham di Wall Street Tertekan

Whats New
Hormati Proses Hukum oleh KPK, PGN Sebut Penanganan Kasus Korupsi Tak Ganggu Layanan Operasional

Hormati Proses Hukum oleh KPK, PGN Sebut Penanganan Kasus Korupsi Tak Ganggu Layanan Operasional

Whats New
'Sidak' Kementerian ESDM Temukan Elpiji Oplosan di Hotel dan Kafe di Jakarta, Bogor, Bali

"Sidak" Kementerian ESDM Temukan Elpiji Oplosan di Hotel dan Kafe di Jakarta, Bogor, Bali

Whats New
KPPU Awasi Layanan Operasi Starlink di RI

KPPU Awasi Layanan Operasi Starlink di RI

Whats New
Simak, Ini Daftar Stasiun untuk Pembatalan Tiket Kereta di Seluruh Indonesia

Simak, Ini Daftar Stasiun untuk Pembatalan Tiket Kereta di Seluruh Indonesia

Whats New
Keluh Kesah Karyawan soal Potongan Gaji Iuran Tapera: Memberatkan!

Keluh Kesah Karyawan soal Potongan Gaji Iuran Tapera: Memberatkan!

Whats New
Buntut Kasih Harga Promo, Starlink Bantah Lakukan 'Predatory Pricing'

Buntut Kasih Harga Promo, Starlink Bantah Lakukan "Predatory Pricing"

Whats New
[POPULER MONEY] Keluh Kesah PNS yang Jadi Peserta Tapera | Buntut 60 Kloter Penerbangan 'Delay', Menhub Minta Garuda Berbenah

[POPULER MONEY] Keluh Kesah PNS yang Jadi Peserta Tapera | Buntut 60 Kloter Penerbangan "Delay", Menhub Minta Garuda Berbenah

Whats New
Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan

Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan

Whats New
PGN Buka Suara Usai Eks Petingginya Jadi Tersangka KPK

PGN Buka Suara Usai Eks Petingginya Jadi Tersangka KPK

Whats New
Warganet Keluhkan Layanan Digital Livin' by Mandiri yang Eror

Warganet Keluhkan Layanan Digital Livin' by Mandiri yang Eror

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com