Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Bakal Banyak Tantangan...

Kompas.com - 20/10/2019, 20:36 WIB
Joko Widodo mendapat ucapan selamat dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOJoko Widodo mendapat ucapan selamat dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)  Bambang Brodjonegoro menilai, pemerintaha kedua Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden akan banyak tantangan dan peluang.

Hal ini selaras dengan pidato perdana Jokowi di dalam Sidang Paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Banyak prospek tapi juga banyak tantangan," kata Bambang kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Pidato Jokowi: Insya Allah, 2045 Indonesia Telah Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah

Menurut Bambang, tantangan di masa mendatang tidak jauh dengan masalah global saat ini. Terutama soal gejolak dan perubahan ekonomi dunia.

"Tantangannya seperti biasalah, ekonomi global tidak menentu. Terus upaya kita tidak bergantung seperti SDA. Itu pasti jadi tantangan berat," tuturnya.

Mantan Bappenas periode pertama Jokowi tidak banyak memberikan komentar kepada awak media ketika dimintai tanggapan usai hadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan.

Kendati demikian, Bambang menyambut positif isi pokok pidato perdana Jokowi salah satunya terkait pemotongan tingkatan eselon di kementerian dan lembaga (K/L).

Selama ini tingkatan K/L dinilai terlalu panjang dalam proses birokrasi. "Ya menurut saya itu bagus. Artinya eselonnya dirampingkan," ungkapnya.

Baca juga: Setelah Dilantik, Ini 5 Prioritas Kerja Pemerintahan Jokowi-Maaruf

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X