Ombudsman Bentuk Tim Pengawas Penerimaan CPNS 2019

Kompas.com - 06/11/2019, 14:37 WIB
Anggota Ombudsman RI Laode Ida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Rabu (6/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Ombudsman RI Laode Ida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Rabu (6/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman akan membentuk Tim Pengawas Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2019 yang bertugas melakukan pengawasan atas jalannya proses penerimaan hingga menerima pengaduan laporan masyarakat.

"Kami menyampaikan evaluasi kami atas hasil berdasarkan pengalaman melakukan peengawsan dan terima aduan dari peserta selesksi CPNS tahun lalu dan kami apraesiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengakomodasi sebagian masukan kami tahun lalu," ucap anggota Ombudsman Laode Ida di Gedung kantor Ombudsman Indonesia di Jakarta Rabu (06/11/2019).

Baca juga : BKN Minta Instansi Segera Umumkan Formasi CPNS 2019

Pembentukan tim tersebut merupakan penerapan dari Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019.

Tahun ini jumlah peserta yang diterima jauh lebih banyak, sebesar 20 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 197,111 ribu formasi tahun ini dan 461 pemprov/kota.

"Luar biasa banyak sehingga jangan sampai ada kelemahan pelayanan pada tahun lalu," ucap Laode

Ombudsman setidaknya menemukan beberapa masalah yang terjadi saat CPNS tahun lalu. Yaitu persyaratan yang membingungkan, pengumuman persyaratan yang dibuat oleh instansu penyelenggara menimbulkan multitafsir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Contoh tahun lalu, penghulu tidak disyaratkan laki-laki. Itu teknis tapi fatal, Kalau yang daftar perempuan, maka dia tidak bisa dipindahkan ke tempat lain," kata Laode.

Lalu adanya persyaratan akreditasi kampus. Ombudsman menilai syarat akreditasi ini juga menimbulkan (masalah), mempesulit orang karena yang bisa masuk hanya pada daerah-daerah dari universitas yang terakreditasi B dan A. C tidak bisa.

Ada juga maslah soal dokumen yang dikirim dua kali baik melalui online maupun berkas yang dikirimkan ke instansi.

"Hal-hal teknis, KTP, NIK, itu sebagian belum peroleh KTP elektronik. Itu perlu diantisipasi ke depan dan yg kami harapkan harus smart dala berikan layanan, bukan skeadar BKN tapi instansi2 penerima," ucap Laode



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luncurkan 2 SPKLU,  Dirut Pertamina: Masyarakat Bisa Isi Daya Kendaraan Listrik Gratis

Luncurkan 2 SPKLU, Dirut Pertamina: Masyarakat Bisa Isi Daya Kendaraan Listrik Gratis

Whats New
Pendapatan Transaksi Pasar Modal pada 9 Agustus 2021 Disumbang Untuk Penanggulangan Covid-19

Pendapatan Transaksi Pasar Modal pada 9 Agustus 2021 Disumbang Untuk Penanggulangan Covid-19

Whats New
Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Positif 7 Persen Sesuai Prediksi

Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Positif 7 Persen Sesuai Prediksi

Whats New
Devaluasi: Pengertian, Jenis dan Penyebabnya

Devaluasi: Pengertian, Jenis dan Penyebabnya

Whats New
Menkop Teten: Kondisi UMKM Mulai Pulih di Kuartal II 2021

Menkop Teten: Kondisi UMKM Mulai Pulih di Kuartal II 2021

Whats New
Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Ekonom: Ada Pengaruh Low Base Effect di 2020

Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Ekonom: Ada Pengaruh Low Base Effect di 2020

Whats New
Ekonomi Kuartal II 2021 Tumbuh 7,07 Persen, Hipmi Beberkan Indikator Pendukungnya

Ekonomi Kuartal II 2021 Tumbuh 7,07 Persen, Hipmi Beberkan Indikator Pendukungnya

Whats New
Menurut Kemendag, Ini Keuntungan Kesepakatan Pengunaan Mata Uang Lokal untuk Ekspor Impor

Menurut Kemendag, Ini Keuntungan Kesepakatan Pengunaan Mata Uang Lokal untuk Ekspor Impor

Whats New
Proyek Infrastruktur Tertunda, Bagaimana Dampaknya ke Industri Semen?

Proyek Infrastruktur Tertunda, Bagaimana Dampaknya ke Industri Semen?

Whats New
Kuartal I Tembus 7 Persen, BPS: Ekonomi Kuartal III Akan Bergantung pada Penanganan Kesehatan

Kuartal I Tembus 7 Persen, BPS: Ekonomi Kuartal III Akan Bergantung pada Penanganan Kesehatan

Whats New
Meski Ekonomi RI Positif, Investor Masih Cermati Pertumbuhan di Kuartal III dan Kasus Covid-19

Meski Ekonomi RI Positif, Investor Masih Cermati Pertumbuhan di Kuartal III dan Kasus Covid-19

Whats New
Emir Moeis Jadi Komisaris di Anak Perusahaan Pupuk Indonesia

Emir Moeis Jadi Komisaris di Anak Perusahaan Pupuk Indonesia

Whats New
Tinggal 600 Meter, Luhut Targetkan Sodetan Ciliwung-KBT Rampung Tahun Depan

Tinggal 600 Meter, Luhut Targetkan Sodetan Ciliwung-KBT Rampung Tahun Depan

Whats New
Apa yang Dimaksud dengan Dumping?

Apa yang Dimaksud dengan Dumping?

Whats New
Ekonomi Kuartal II Tumbuh 7,07 Persen, BPS: Tertinggi sejak Tahun 2004

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 7,07 Persen, BPS: Tertinggi sejak Tahun 2004

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X