Ombudsman Bentuk Tim Pengawas Penerimaan CPNS 2019

Kompas.com - 06/11/2019, 14:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman akan membentuk Tim Pengawas Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2019 yang bertugas melakukan pengawasan atas jalannya proses penerimaan hingga menerima pengaduan laporan masyarakat.

"Kami menyampaikan evaluasi kami atas hasil berdasarkan pengalaman melakukan peengawsan dan terima aduan dari peserta selesksi CPNS tahun lalu dan kami apraesiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengakomodasi sebagian masukan kami tahun lalu," ucap anggota Ombudsman Laode Ida di Gedung kantor Ombudsman Indonesia di Jakarta Rabu (06/11/2019).

Baca juga : BKN Minta Instansi Segera Umumkan Formasi CPNS 2019

Pembentukan tim tersebut merupakan penerapan dari Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019.

Tahun ini jumlah peserta yang diterima jauh lebih banyak, sebesar 20 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 197,111 ribu formasi tahun ini dan 461 pemprov/kota.

"Luar biasa banyak sehingga jangan sampai ada kelemahan pelayanan pada tahun lalu," ucap Laode

Ombudsman setidaknya menemukan beberapa masalah yang terjadi saat CPNS tahun lalu. Yaitu persyaratan yang membingungkan, pengumuman persyaratan yang dibuat oleh instansu penyelenggara menimbulkan multitafsir.

"Contoh tahun lalu, penghulu tidak disyaratkan laki-laki. Itu teknis tapi fatal, Kalau yang daftar perempuan, maka dia tidak bisa dipindahkan ke tempat lain," kata Laode.

Lalu adanya persyaratan akreditasi kampus. Ombudsman menilai syarat akreditasi ini juga menimbulkan (masalah), mempesulit orang karena yang bisa masuk hanya pada daerah-daerah dari universitas yang terakreditasi B dan A. C tidak bisa.

Ada juga maslah soal dokumen yang dikirim dua kali baik melalui online maupun berkas yang dikirimkan ke instansi.

"Hal-hal teknis, KTP, NIK, itu sebagian belum peroleh KTP elektronik. Itu perlu diantisipasi ke depan dan yg kami harapkan harus smart dala berikan layanan, bukan skeadar BKN tapi instansi2 penerima," ucap Laode

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resesi Global Mengancam, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Sudah Pulih

Resesi Global Mengancam, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Sudah Pulih

Whats New
Dilema Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Stasiunnya Jauh dari Pusat Kota

Dilema Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Stasiunnya Jauh dari Pusat Kota

Whats New
Di Banyak Negara, Kereta Cepat Dibangun untuk Bersaing dengan Pesawat

Di Banyak Negara, Kereta Cepat Dibangun untuk Bersaing dengan Pesawat

Whats New
BUMN ID Food Kembangkan Ekosistem Rantai Pasok Nelayan

BUMN ID Food Kembangkan Ekosistem Rantai Pasok Nelayan

Whats New
Ekonomi Sirkular Berpotensi Sumbang PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030

Ekonomi Sirkular Berpotensi Sumbang PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030

Whats New
Konsep TMII 70 Persen Area Hijau, Kementerian PUPR: Bangunan Tak Diperlukan Kami Bongkar

Konsep TMII 70 Persen Area Hijau, Kementerian PUPR: Bangunan Tak Diperlukan Kami Bongkar

Whats New
Ekonom Ungkap Penyebab Rupiah Melemah ke Rp 15.200 per Dollar AS

Ekonom Ungkap Penyebab Rupiah Melemah ke Rp 15.200 per Dollar AS

Whats New
Program Kompor Listrik Batal, Wamen BUMN: Belum Ada Rencana Melanjutkan

Program Kompor Listrik Batal, Wamen BUMN: Belum Ada Rencana Melanjutkan

Whats New
Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Whats New
Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Whats New
Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Rilis
Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Whats New
Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Whats New
KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

Whats New
Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.