Ombudsman Bentuk Tim Pengawas Penerimaan CPNS 2019

Kompas.com - 06/11/2019, 14:37 WIB
Anggota Ombudsman RI Laode Ida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Rabu (6/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Ombudsman RI Laode Ida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Rabu (6/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman akan membentuk Tim Pengawas Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2019 yang bertugas melakukan pengawasan atas jalannya proses penerimaan hingga menerima pengaduan laporan masyarakat.

"Kami menyampaikan evaluasi kami atas hasil berdasarkan pengalaman melakukan peengawsan dan terima aduan dari peserta selesksi CPNS tahun lalu dan kami apraesiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengakomodasi sebagian masukan kami tahun lalu," ucap anggota Ombudsman Laode Ida di Gedung kantor Ombudsman Indonesia di Jakarta Rabu (06/11/2019).

Baca juga : BKN Minta Instansi Segera Umumkan Formasi CPNS 2019

Pembentukan tim tersebut merupakan penerapan dari Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019.

Tahun ini jumlah peserta yang diterima jauh lebih banyak, sebesar 20 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 197,111 ribu formasi tahun ini dan 461 pemprov/kota.

"Luar biasa banyak sehingga jangan sampai ada kelemahan pelayanan pada tahun lalu," ucap Laode

Ombudsman setidaknya menemukan beberapa masalah yang terjadi saat CPNS tahun lalu. Yaitu persyaratan yang membingungkan, pengumuman persyaratan yang dibuat oleh instansu penyelenggara menimbulkan multitafsir.

"Contoh tahun lalu, penghulu tidak disyaratkan laki-laki. Itu teknis tapi fatal, Kalau yang daftar perempuan, maka dia tidak bisa dipindahkan ke tempat lain," kata Laode.

Lalu adanya persyaratan akreditasi kampus. Ombudsman menilai syarat akreditasi ini juga menimbulkan (masalah), mempesulit orang karena yang bisa masuk hanya pada daerah-daerah dari universitas yang terakreditasi B dan A. C tidak bisa.

Ada juga maslah soal dokumen yang dikirim dua kali baik melalui online maupun berkas yang dikirimkan ke instansi.

"Hal-hal teknis, KTP, NIK, itu sebagian belum peroleh KTP elektronik. Itu perlu diantisipasi ke depan dan yg kami harapkan harus smart dala berikan layanan, bukan skeadar BKN tapi instansi2 penerima," ucap Laode



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X