Luhut Resmi Cabut Penghentian Ekspor Nikel untuk Perusahaan "Bersih"

Kompas.com - 08/11/2019, 07:44 WIB
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah mencabut penghentian ekspor bijih nikel bagi perusahaan yang tidak terbukti melanggar.

Kendati masih dalam tahap rapat koordinasi antara Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan pengusaha, pihaknya menegaskan telah mencabut larangan ekspor nikel bagi perusahaan 'bersih' tersebut.

"Kira-kira yang sudah memenuhi ketentuan (terbukti tidak melanggar), itu akan dilepas. Saya kira sudah ada sebagian yang dilepas," kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Padjaitan di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Tapi, dia mengaku belum mengetahui jumlah perusahaan yang akan diizinkan mengekspor kembali.

Baca juga: Dipercepat, Pemerintah Resmi Larang Ekspor Bijih Nikel

"Saya enggak tahu detail jumlahnya berapa. Pak Bahlil (Kepala BKPM) nanti yang ngomong. Lagi dirapatin oleh Pak Bahlil," ungkap Luhut.

Selain itu, ditemukannya ekspor bijih nikel yang melebihi kapasitas membuat pemerintah lebih mendorong industri bijih nikel terintegrasi dengan komoditas lain, seperti konsentrat tembaga (copper consentrate) sehingga menghasilkan produk yang bernilai tambah.

"Karena misalnya gini, Freeport itu kita temukan turunannya itu copper konsentratnya bisa 10-15 kali nilai tambah. Sekarang itu kita bikin, presiden saya laporin tadi industri terpadu. Itu Sekarang sudah jalan," ucap Luhut.

Dia juga mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menertibkan semua proses-proses investasi di indonesia. Sebab, saat ini banyak investasi yang mandek 3 sampai 4 tahun saat pengusaha ingin berinvestasi.

"Jadi banyak sekarang investasi yang sudah siap, tapi terhambat oleh ini lah, itu lah. Kadang sampai 3-4 tahun. Untuk itu Pak Presiden minta untuk segera dituntaskan. Saya berharap itu bisa diselesaikan," ujarnya.

Baca juga: Larangan Ekspor Bijih Nikel Dipercepat, Hipmi: Ngapain Kita Ngirim ke China?

Lebih lanjut soal pelarangan ekspor, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menambahkan pihaknya masih akan berkordinasi dengan para pengusaha bijih nikel ore. Dia mengatakan, BKPM akan menggelar rapat koordinasi pekan depan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Work Smart
Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Whats New
Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Whats New
Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Work Smart
Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Whats New
Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Whats New
Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

Rilis
Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Whats New
Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Whats New
Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X