Di Depan Pejabat Daerah, Sri Mulyani Kembali Singgung soal Desa Fiktif

Kompas.com - 14/11/2019, 16:30 WIB
Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Keuangan, Sri Mulyani sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menyinggung soal keberadaan desa fiktif yang muncul karena adanya transfer langsung pemerintah pusah ke daerah melalui dana desa.

Hal tersebut kembali dia sampaikan ketika berbicara di depan pejabat daerah yang tengah mengikuti acara "Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020" di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

"Hari ini kita bicara tentang desa fiktif. Ada kan?" ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani memaparkan, dirinya tidak begitu peduli dengan besar kecilnya jumlah desa fiktif. Namun, menurut dia, kemunculan desa-desa fiktif tersebut menggambarkan fenomena dampak dari besarnya nilai dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Sri Mulyani: Ada Dana Desa, Banyak Desa Baru Tak Berpenduduk

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan, banyak pihak yang ingin turut serta menikmati dana desa dengan membentuk desa-desa baru.

"Mulai muncul entrepreneur, 'Oh kalau gitu kita bikin desa saja supaya dapat transfer'," ucap dia.

Untuk itulah, pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bakal merapikan database desa.

Sri Mulyani mengatakan, jika dalam penataan database tersebut ditemukan dana desa yang disalurkan kepada desa-desa fiktif, maka dana tersebut bakal dibekukan.

Jika sudah telanjur disalurkan, maka akan ditarik kembali melalui pemerintah daerah.

"Yang tahu kan di daerah, padahal sudah banyak, berjenjang diawasinya," ujar dia.

Baca juga: Sri Mulyani Sisir Anggaran Usai Heboh Soal Desa Fiktif

Dia pun berharap pemerintah daerah bisa benar-benar memiliki pengetahuan mengenai desa di daerah masing-masing.

Dengan demikian, pengawasan dari dana desa bisa lebih dipercaya.

"Kita berharap para pimpinan daerah betul-betul memiliki pengetahuan mengenai desa di dalam masing-masing, dan ada dana kelurahan, ya kan. Jadi sebetulnya lurah dan desa semua mendapatkan. Dan itu berarti pada level grass root ada dana yang ditranfer langsung," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X