Sandiaga Uno : Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen dan Inflasi Rendah tapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di kisaran 5 persen.

Dia mengatakan, meski kondisi pertumbuhan ekonomi RI dipandang lebih baik dibanding beberapa negara lain, namun hal tersebut tidak tercermin di dalam perekonimian riil masyarakat akar rumput (grass root).

"Baik, ekonomi tumbuh 5 persen, tapi di mana lapangan kerja? Di mana lapangan kerja berkualitas untuk generasi mudah Indonesia?" ujar dia ketika memberikan paparan dalam Indonesia Economic Forum di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Dia pun meminta agar sektor swasta turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dalam negeri. Harapannya, bakal tercipta lapangan kerja dalam skala yang lebih besar.

"Kita butuh investasi dan itu bakal menciptakan lapangan kerja. Sekarang saatnya sektor swasta mengambil kesempatan. Saya tak suka jika terus mengatakan Indonesia memiliki potensi besarm namun tiga tahun kemudian tetap mengatakan hal yang sama," ujar dia.

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 Diprediksi Melambat ke 5,1 Persen

Selain itu, Sandi pun menyoroti hal lain, yaitu tingkat inflasi Indonesia terjaga rendah, namun harga-harga, terutama harga pangan cenderung mahal. Selain itu juga harga listrik menurut dia cenderung mahal.

Dinaikkannya tarif BPJS Kesehatan menurut dia juga bakal membebani masyarakat kelas bawah.

"Memang kita tumbuh 5 persen dengan tingkat inflasi yang cenderung rendah. Tapi mengapa harga-harga pangan masih mahal? Begitu juga dengan tarif listrik dan juga layanan kesehatan dengan tarif BPJS yang bakal naik dua kali lipat tahun depab," ujar dia.

Sebagai informasi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, pelanggan listrik golongan 900 volt ampere (VA) rumah tangga mampu (RTM) akan dicabut subsidinya mulai Januari 2020. 

Atas keputusan dikeluarkannya golongan pelanggan 900 VA dari penerima subsidi, tarif listrik golongan pelanggan tersebut mengalami penyesuaian mengikuti golongan pelanggan non-subsidi golongan 1.300 VA.

Sementara untuk tarif BPJS Kesehatan telah disepakati lewat Rapat Kerja Gabungan Jaminan Kesehatan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 2 September 2019 lalu. Iuran BPJS Kesehatan yang tidak naik hanya peserta mandiri yang merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP) kelas III.

Dengan demikian, iuran kelas I akan naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa per bulan. Sedangkan, iuran kelas II naik dari Rp 59.000 menjadi Rp 120.000.