Kepala Bappenas: Tak Semua ASN Dipindahkan ke Kaltim

Kompas.com - 20/11/2019, 14:42 WIB
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comIlustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan tak semua Aparatur Sipil Negara ( ASN) dipindahkan ke ibu kota baru RI di Kalimantan Timur.

Kebijakan tak memindahkan seluruh ASN ke Kaltim merupakan satu dari dua alternatif yang telah disusun Bappenas. Dua alternatif tersebut antara lain memindahkan ASN keseluruhan dan memindahkan ASN dengan metode persebaran (spread out).

"Dalam rapat saya dengan presiden, beliau setuju jangan semua di bawa ke ibu kota baru. Jadi menurut saya ke depan sebaiknya kita harus spread out," kata Suharso Monoarfa di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Kendati tidak dipindahkan ke Kaltim, ASN mungkin saja akan dipindahkan ke kota-kota lain sesuai tanggung jawab dan posisi pekerjaannya di pemerintahan.

Baca juga : Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Bukan Hanya Memindahkan Istana...

Misalnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang kerap mengurusi pertambangan akan dipindahkan ke Papua dan Direktorat Jenderal Perkebunan akan dipindahkan ke Jambi.

"Kemungkinan di luar kota juga bisa ke depan, mungkin sekitar 30 ditjen. Kenapa tidak Ditjen Pertambangan dibawa ke Papua? Bagaimana kalau Ditjen Perkebunan di taruh di Jambi? setuju?," ucapnya pada peserta rapat.

Alternatif lain, pemerintah ke depan akan menganut kefleksibelan kerja sehingga ASN mampu bekerja di manapun sepanjang mereka mampu menyelesaikan pekerjaannya.

"Generasi-genarasi selanjutnya akan seperti itu. Jadi kenapa kita enggak akomodir (ke dalam konsep ibu kota baru)? Sehingga kita punya smart city, smart goverment, dan bisa fleksibel dalam hal pekerjaannya. Yang penting mereka itu mendeliver pekerjaannya, mendeliver assesmentnya," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelombang 13 Kartu Prakerja Bakal Dibuka Kamis Besok Pukul 12.00 WIB

Gelombang 13 Kartu Prakerja Bakal Dibuka Kamis Besok Pukul 12.00 WIB

Whats New
Kemenaker: Implementasi Program JKP Indonesia Lebih Cepat Dibanding Malaysia

Kemenaker: Implementasi Program JKP Indonesia Lebih Cepat Dibanding Malaysia

Whats New
Rupiah Berbalik Menguat, Ditutup Pada Level Rp 14.245 Per Dollar AS

Rupiah Berbalik Menguat, Ditutup Pada Level Rp 14.245 Per Dollar AS

Whats New
Ingin Daftar Kartu Prakerja? Ini Kriteria Agar Diterima Sebagai Peserta

Ingin Daftar Kartu Prakerja? Ini Kriteria Agar Diterima Sebagai Peserta

Whats New
IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

Whats New
Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Whats New
Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Whats New
Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Whats New
Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Whats New
Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Rilis
Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Whats New
Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Whats New
Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Whats New
Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X