Atasi Defisit Perdagangan 2020, BPH Migas Siapkan Sejumlah Langkah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menghadapi tantangan defisit neraca dagang minyak dan gas (migas) tahun 2020, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah memetakan strategi dan langkah prioritas yang akan diambil.

Pertama, BPH Migas akan meningkatkan pembangunan jaringan gas (jargas) yang akan mendorong pemanfaatan gas domestik sekaligus memangkas impor gas Liquified Petroleum Gas (LPG). Apalagi pembangunan jargas dinilai lebih murah.

"BPH Migas siap mengawal (pembangunan) jargas untuk membantu supaya (pemanfaatan) gas lebih mandiri. Ya mungkin sampai 10 juta jargas dan membantu mengurangi impor serta BPH Migas siap selalu memberikan harga yang kompetitif," kata Kepala BPH Migas Fansurullah Asa dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Besarnya impor gas LPG selama ini berdasarkan catatan BPH, mencapai Rp 85 triliun dalam setahun. Rinciannya Rp 35 triliun dari Pertamina dan Rp 50 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total dalam lima tahun, sudah ada Rp 426 triliun hanya untuk impor LPG.

"Kalau ini bisa kita hemat, nggak perlu impor LPG, kita pake jargas (karna) gasnya memang banyak, defisit neraca migas akan mengecil," ujarnya.

Hingga akhir tahun 2019, diharapkan dapat terbangun jargas 404.139 sambungan rumah (SR). Melalui pembiayaan APBN, jargas dibangun di 18 lokasi yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kota Dumai, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Depok.

Kemudian Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Banggai.

Perencanaan pembangunan program serupa juga dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2020 nanti sebanyak 293.533 SR di 16 provinsi, antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah serta Sulawesi Selatan.

Langkah berikutnya, BPH Migas kebut penyelesaian lelang 294 Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) gas. Saat ini, terdapat 294 WJD dari 21 badan usaha yang akan dilelang setelah revisi Rencana Induk Jaringan Gas Bumi Nasional (RIJGBN) diselesaikan.

Adanya program WJD dipastikan akan memotong biaya investasi infrastruktur dari anggaran negara karena sepenuhnya akan ditanggung oleh perusahaan yang mengajukan usulan WJD.