DPR Usul Bentuk Badan Pengawas OJK, Buat Apa?

Kompas.com - 27/11/2019, 19:13 WIB
Logo OJK KOMPAS.com/BAMBANG P. JATMIKOLogo OJK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XI DPR RI berencana melakukan revisi atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ( OJK).

Salah satu poin revisi yang dilakukan adalah untuk membentuk badan pengawas untuk regulator industri keuangan dan pasar modal tersebut.

Nantinya, badan pengawas itu memiliki tugas sama seperti Badan Supervisi Bank yang mengawasi Bank Indonesia (BI) ataupun Badan Pengawas yang akan mengawasi KPK.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Demokrat Vera Febyanthy mengatakan, saat ini draf revisi UU OJK itu tengah dibahas oleh antarfraksi di komisi keuangan dan perbankan tersebut.

Baca juga: Investasi Ilegal Marak, OJK Ingatkan Masyarakat untuk Ingat 2L

Dia mengatakan, wacana revisi muncul karena DPR menilai kualitas pengawasan OJK terhadap industri keuangan dinilai kurang optimal.

Hal tersebut tercermin dari sejumlah masalah yang terjadi pada tiga institusi keuangan yang berada di bawah supervisi OJK yakni Bank Muamalat, Asuransi Jiwasraya dan AJB Bumiputera.

"Iya (pemicunya), banyak kasus yg terjadi dan itu terlambat utk ditangani," ujar dia ketika ditemui awak media di kawasan DPR RI, Jakarta, Rabu (27/11/2018).

Dalam waktu dekat, revisi UU OJK itu akan diusahakan masuk ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI agar masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2020.

Menurut Vera, selama ini Komisi XI yang menjadi pengawas dari kinerja OJK. Namun karena beban dari komisi tersebut cukup banyak, pengawasan terhadap OJK jadi kurang optimal.

Hasilnya, pengawasan OJK ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan tak maksimal. Bahkan menurutnya, OJK baru bersuara ketika suatu kasus telah mencuat ke publik.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X