Edhy Prabowo Pantau Pengusaha Perikanan yang Nakal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo meluncurkan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (Silat) Senin (30/12/2019).

Edhy menyebut, ke depan pihaknya akan fokus memantau pengusaha perikanan yang nakal.

"Kami akan tetap melakukan pengawasan setiap saat. Kita kasih kemudahan, kita kasi keenakan. Kalau mereka melanggar ya kita hukum. Dan saya tidak ada beban moral lagi untuk menghukum mereka," kata Edhy di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir Jakarta Pusat, Senin (30/12/2019).

Baca juga: Simpang Siur Rencana Edhy Cabut Larangan Ekspor Benih Lobster Era Susi

Lebih lanjut Edhy mengatakan, dirinya tak akan sekedar memberikan hukuman saja, namun patroli untuk pengawasan di tengah laut akan semakin di perketat lagi.

"Konsernya adalah pembinaan. Jangan ragu, adanya kami di tengah laut untuk mengawal pengusaha menjalankan usaha dengan benar, bukan untuk memeras," tegas Edhy.

Terkait pengawasan yang diperketat ini Edhy mengatakan pihak KKP akan bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Syahbandar, Angkatan Laut dan Kepolisian.

"Tentunya kita harus ada pengawasan, yang paling penting kan pengawasan kita perkuat dan kita perketat. Kita koordinasi dan saya pikir enggak sulit, karena saya lebih mudah kasih hukuman mana kala saya kasih kemudahan dan mereka melanggar," jelas Edhy.

Baca juga: Edhy Persilakan Investasi Asing di Perikanan, tetapi...

Lebih jauh Edhy menghimbau jika terjadi hambatan ataupun pelanggaran di tengah laut baik yang dilakukan oleh pengusaha ataupun aparat, bisa segera melaporkan tinsakan tersebut.

"Kalau ada hal yang terjadi seperti itu segera laporkan kepada kami. Fungsi perizinan bukan hanya secarik kertas, tapi bentuk pelaporan pengusaha kepada kami, kalau ada hambatan atau pelanggaran di laut segera laporkan kepada kami," jelas Edhy.

Dengan adanya Silat, Edhy berharap bisa memudahkan pengusa di sektor kelautan menjalankan usahanya. Dan ini sekaligus mengurangi illegal fishing yang merugikan negara.

"Ini kan juga bisa jadi alasan karena ngurusin izin aja susah, nyuri aja deh. Nah ini kita mau udah enggak ada lagi (alasan mencuri ikan)," tegas Edhy.