Soal China di Natuna, Pemerintah Disarankan Rekrut "Mata-mata"

Kompas.com - 06/01/2020, 12:46 WIB
Setelah melakukan penenggelaman 13 (tiga belas) kapal perikanan asing (KIA) berbendera Vietnam di perairan Tanjung Datuk, Kalimantan Barat, pada Sabtu (4/5/2019), kini giliran 13 (tiga belas) KIA ilegal kembali dimusnahkan di 3 (tiga) lokasi yang berbeda, yaitu Natuna Kepulauan Riau, Belawan Sumatera Utara, dan Pontianak Kalimantan Barat pada Sabtu (11/5/2019). Dok Kementerian Kelautan dan PerikananSetelah melakukan penenggelaman 13 (tiga belas) kapal perikanan asing (KIA) berbendera Vietnam di perairan Tanjung Datuk, Kalimantan Barat, pada Sabtu (4/5/2019), kini giliran 13 (tiga belas) KIA ilegal kembali dimusnahkan di 3 (tiga) lokasi yang berbeda, yaitu Natuna Kepulauan Riau, Belawan Sumatera Utara, dan Pontianak Kalimantan Barat pada Sabtu (11/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia saat ini lebih mengedepankan jalur diplomatik untuk penyelesaian masalah pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) oleh China di Natuna Utara.

Selain itu, secara bersamaan, upaya pengetatan perbatasan dilakukan pemerintah mengirimkan tambahan lima kapal perang atau KRI ke Natuna guna menambah jam patroli laut.

Pendiri Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa mengatakan, laut Indonesia terlalu luas untuk diawasi jumlah kapal patroli gabungan yang ada saat ini baik yang berasal TNI AL, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP).

"Ada satu kekuatan yang masih belum dioptimalkan, yaitu kehadiran nelayan lokal. Di Natuna ini harus dimanfaatkan nelayan setempat. Nelayan lokal tidak hanya cuma sebagai sumber daya ekonomi saja," kata Mas Achmad kepada Kompas.com, Senin (6/1/2020).

Konsep pengawasan kedaulatan maritim dengan mengandalkan nelayan lokal, kata dia, sudah sejak lama diterapkan China. Apalagi, nelayan China juga dilatih bela negara.

"Jadi bukan lantas meniru China. Kita bisa manfaatkan nelayan kita sebagai mata-mata, mengintai kehadiran kapal asing, direkrut untuk membantu mengawasi," ungkap Mas Achmad.

Baca juga: Kata Pengamat Soal Natuna, Protes Saja Tidak Cukup

Mantan Koordinator Satgas 115 ini berujar, di Natuna, perairan ini cakupannya sangat luas dan jauh dari pulau utama. Mengandalkan patroli kapalm TNI AL, Bakamla, dan KKP jelas masih jauh dari cukup.

"Pemerintah harus perbantukan mereka dengan menyediakan alat-alat komunikasi radio, kamera, GPS. Ini yang belum diberdayagunakan di Indonesia. Mereka ini penyuplai informasi yang efektif. Pendekatannya harus begitu," ungkapnya.

Di China, pemerintah menyediakan sarana pengawasan untuk nelayan-nelayan yang diperbantukan.

"Di China sudah jelas, nelayan itu dijadikan militia (milisi) bela negara. Dan mereka diakui (kelembagaan) karena didik untuk bela negara," ucap Mas Achmad.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X