KILAS

Mensos Ingatkan Sekda dan Dinsos Rajin Perbarui Data Penerima Manfaat Bansos

Kompas.com - 22/01/2020, 17:24 WIB
Menteri Sosial Juliari P. Batubara sosialisasikan perubahan nama Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Anggaran yang dikucurkan dalam program ini  ini senilai Rp 2,5 triliun. Kompas.com/Yakob Arfin Tyas SasongkoMenteri Sosial Juliari P. Batubara sosialisasikan perubahan nama Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Anggaran yang dikucurkan dalam program ini ini senilai Rp 2,5 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai awal 2020, Kementerian Sosial ( Kemensos) mengubah nama Program Bantuan Pangan Nontunai ( BPNT) menjadi Program Sembako.

Hal itu untuk mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam sosialisasi Program BPNT menjadi Program Sembako itu, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengingatkan jajaran Sekda dan Dinas Sosial tingkat kabupaten kota "rajin" memperbarui data KPM.

“Mohon kerja samanya, khususnya kabupaten kota lebih rajin mengirimkan feedback kepada kami (Kemensos). Dengan begitu, data-data penerima manfaat benar-benar bisa ter-update,” kata Juliari dalam sosialisasi Program Sembako di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Kemensos: Jangan Lagi Beri Label Keluarga Miskin

Juliari mengungkapkan pihaknya memiliki daftar daerah yang belum memutakhirkan data KPM.

“Saya punya daftarnya. Hampir 100 daerah kabupaten kota yang menurut catatan kami belum rajin melakukan updating,” ungkapnya.

Ia mengungapkan, usai dilantik sebagai menteri pihaknya langsung melakukan evaluasi dan melihat bahwa target data KPM Desember 2019 belum tercapai.

“Karena pernah kejadian, saat saya review dengan Pak Dirjen, target KPM kita 15,6 juta (KPM penerima BPNT). Ternyata waktu bulan November yang terkirim itu baru 13,9 juta,” katanya.

Baca juga: Kemensos Menaikkan Indeks Bantuan Non Tunai pada 2020

Juliari menjelaskan pentingnya pembaruan data tersebut karena fakta di lapangan bisa berubah.

“Empat tahun lalu mungkin ada masyarakat yang layak diberikan bantuan, mungkin saat ini mreka sudah tidak layak. Itu yang harus dicek temen-temen di daerah dibantu teman-teman teman-teman Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks),” jelasnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X