Kompas.com - 19/03/2020, 16:49 WIB
Ilustrasi kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi SHUTTERSTOCKIlustrasi kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga gas untuk industri menjadi 6 dollar AS per MMBTU mulai 1 April 2020.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan mengatakan bahwa keputusan ini akan berdampak kepada semua sektor.

"Terkait dengan penurunan harga gas untuk industri sebesar 6 dollar AS per MMBTU di plant gate konsumen akan berdampak pada semua sektor baik itu hulu dan midstream. Untuk sektor hulu,sebagaimana yang diutarakan oleh Menteri ESDM tidak ada pemotongan dari K3S tapi pemotongan dari penerimaan negara," kata Mamit dalam keterangannya seperti dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: Mulai 1 April, Harga Gas Industri Turun Jadi 6 Dollar AS Per MMBTU

Dia mengungkapkan, salah satu penerimaan negara yang terbesar adalah PNBP Migas dimana tahun 2019 sebesar Rp 115,1 triliun.

"Dengan demikian, di tengah turunnya harga minyak dunia saat ini dan penurunan penerimaan negara dari gas maka target PNBP migas sebagaimana target dalam APBN 2020 sebesar Rp 127,3 triliun akan sulit tercapai,” papar Mamit.

Dia juga menyampaikan, dengan kondisi seperti ini SKK Migas harus melakukan pengawasan yang ketat kepada K3S untuk lebih bisa efiesien lagi dalam pelaksanaan operasional karena harga sedang turun dan pendapatan negara berkurang.

"Melalui efisiensi diharapkan bisa membantu pengurangan pendapatan pemerintah. Tapi, jangan sampai juga pengetatan ini mengganggu investasi di sektor migas karena kita sedang berusaha untuk meningkatkan produksi,” ujar dia.

Baca juga: DPR: Kebijakan Penurunan Harga Gas Industri Harus Tepat Sasaran

Untuk sektor midstream, Mamit menyampaikan sebagai sektor yang paling terpukul dengan penurunan harga gas industri ini. Ia menjelaskan kebijakan penurunan harga gas untuk Industri ini memukul PGN selaku industri midstream.

"Untuk midstream ini saya kira yang akan paling berdampak. Jika pemerintah menekan biaya distribusi dan transportasi turun menjadi 1,5-2 dollar AS per mmbtu akan sangat memberatkan industri midstream ini," katanya.

Ia menyampaikan kebijakan ini berpotensi membuat PGN sebagai BUMN merugi. Hal ini dapat terjadi mengingat sebagai badan usaha yang berniaga menggunakan infrastruktur, 95 persen biaya yang dikeluarkan PGN bersifat fix cost.

Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Whats New
Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Whats New
Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Whats New
Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Whats New
Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Whats New
KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X