DPR: Penurunan Harga Gas Industri Harus Disertai Mekanisme Kontrol

Kompas.com - 19/02/2020, 12:27 WIB
PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) terus berkomitmen membangun dan memperluas infrastruktur gas bumi berkesinambungan yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional di berbagai sektor bisnis. Dok. Humas PGNPT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) terus berkomitmen membangun dan memperluas infrastruktur gas bumi berkesinambungan yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional di berbagai sektor bisnis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam meminta pemerintah membuat mekanisme kontrol terkait rencana penurunan harga gas bumi ke sektor industri.

Ini seperti tercantum dalam Perpres 40 tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi. Mekanisme kontrol itu untuk mengukur sejauh mana nilai tambah dan kontribusi sektor industri penerima harga gas bumi tertentu terhadap perekonomian nasional.

"Pelaksanaan Perpres Nomor 40 Tahun 2016 untuk melakukan penyesuaian harga gas bumi untuk industri tertentu harus dilakukan setelah adanya skema yang pasti mengenai dampak positif ke terhadap ekonomi nasional,” kata Ridwan dalam keterangannya, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Jokowi Minta Harga Gas Diturunkan, Februari 2020 Masih Ada yang Mencapai 13,5 Dollar AS

Menurut Ridwan, Perpres Nomor 40 Tahun 2016 bertujuan agar industri dapat memberikan nilai tambah untuk mendorong perekonomian nasional. Mekanismenya dilakukan melalui pengurangan penerimaan negara dari hulu.

Skema ini pada prinsipnya merupakan bentuk “subsidi” dari negara kepada industri.

Oleh karena itu, kata Ridwan, jika pemerintah ingin kembali menerbitkan Permen ESDM untuk menetapkan harga gas bumi tertentu kepada industri sesuai ketentuan, maka harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Sebab, imbuhnya, pengurangan penerimaan bagian negara dari hulu yang tidak disertai pemulihan berupa nilai tambah yang diberikan industri, justru akan membuat defisit APBN semakin besar.

"Selain itu pemberian subsidi harga gas ini juga harus diikuti dengan peningkatan pajak oleh sektor industri penerima subsidi," terang Ridwan.

Baca juga: BPH Migas Sebut Biang Kerok Gas Industri Mahal Justru di Level Hulu

Dia menyebut, mekanisme subsidi gas industri dipilih, pemerintah harus menginisasi skema APBN agar terdapat fungsi pengawasan dan fungsi budgeting dari DPR. Ini penting untuk memastikan tidak terganggunya keuangan negara.

“Tidak optimalnya subsidi pemerintah untuk industri juga akan menciptakan defisit anggaran yang besar di APBN 2020 dan seterusnya. Di RAPBN 2020, defisit anggaran diperkirakan mencapai lebih dari Rp 307 triliun,” ungkap Ridwan.

Pada tahun 2016, Kementerian ESDM telah mengimplementasikan Perpres 40 tahun 2016 dengan melakukan penyesuaian harga beli gas bumi dari hulu.

Selama ini terdapat 7 kategori industri yang terdapat dalam Perpres 40 tahun 2016 yang dapat memperoleh harga gas bumi tertentu yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, kaca, keramik, dan sarung tangan karet.

Baca juga: Penurunan Harga Gas Industri Diharap Tak Matikan Industri Mid Stream Gas

Namun hanya terdapat 3 industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku/ feed stock. Sementara 4 kategori lainnya hanya menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar atau burner.

Dari 7 sektor industri, baru tiga sektor industri yang mendapatkan manfaat dari Perpres 40 tahun 2016 yaitu sektor pupuk, petrokimia, dan baja.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X