Kebijakan Pasar Terbuka untuk Pangan Dinilai Perlu Dilakukan

Kompas.com - 24/03/2020, 14:32 WIB
Seorang pedagang di Pasar Muka Cianjur, Jawa Barat memerlihatkan bawang putih dagangannya yang mengalami kenaikan harga dalam beberapa pekan terakhir. KOMPAS.com/FIRMAN TAUFIQURRAHMANSeorang pedagang di Pasar Muka Cianjur, Jawa Barat memerlihatkan bawang putih dagangannya yang mengalami kenaikan harga dalam beberapa pekan terakhir.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai kebijakan pangan open market atau pasar terbuka perlu diterapkan di tengah mewabahnya virus corona.

Ia berpendapat pandemi covid-19 menjadi salah satu penyebab naiknya harga berbagai komoditas pangan di Indonesia. Sementara itu keterbatasan produksi pangan dalam negeri menyebabkan keterbatasan pasokan di pasar sehingga menyebabkan harga semakin tinggi.

“Pemerintah perlu mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat berjalannya kebijakan pangan yang terbuka," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Luhut: Rencana Lockdown Masih Dikaji

Felippa menilai, berbagai regulasi yang dapat digolongkan sebagai pembatasan dan hambatan masuknya komoditas dari pasar internasional, perlu dipastikan efektivitasnya terhadap stabilitas harga di dalam negeri.

Salah satu contoh nyata menurut Fellippa yaitu terjadinya fluktuasi harga dalam negeri pada bawang putih. Ia mengatakan sebanyak 90 persen bawang putih di Indonesia berasal dari China.

Akibat kebijakan lockdown di China, pasar bawang putih nasional kekurangan pasokan dan harganya menjadi sangat mahal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bawang putih China biasanya berharga Rp 7.200 per kilogram dan dijual di Indonesia dengan harga Rp 26.600 per kilogram sementara untuk harga eceran bawang putih di pasar mencapai Rp 75.000 per kilogram," kata dia.

Baca juga: Dua Pejabat Kementerian Perindustrian Meninggal Dunia

Di sisi lain, pemerintah mewajibkan para importir menanam sebanyak lima persen dari volume impor bawang putih yang diajukan.

CIPS menilai kewajiban ini juga tidak mudah unttuk dipenuhi karena kesulitan importir untuk menemukan kelompok tani yang dapat diajak bekerja sama dalam menanam. Belum lagi keterbatasan lahan dan juga cuaca.

Felippa menilai pembatasan impor terbukti merugikan konsumen Indonesia, termasuk para petani yang selalu disebut-sebut merugi karena kebijakan impor.

"Petani juga termasuk konsumen karena mereka membeli komoditas pangan lebih banyak daripada yang mereka tanam sendiri. Untuk memastikan impor tidak merugikan petani, sekali lagi pemerintah perlu mendukung upaya peningkatan produktivitas dan usaha petani, seperti dengan akses finansial atau dukungan teknologi," ucap dia.

Baca juga: Erick Thohir: Saat Ini Angkasa Pura dan KAI Harus Siap Rugi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.