Tolak Omnibus Law, Ribuan Buruh Ancam Berunjuk Rasa pada 30 April

Kompas.com - 09/04/2020, 13:03 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi virus corona (Covid-19) rupanya tidak menghentikan langkah para buruh untuk berunjuk rasa pada 30 April 2020 nanti, di depan Gedung DPR RI dan Kantor Kemenko Perekonomian.

Para buruh akan menyuarakan penolakan atas pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Saat ini puluhan ribu buruh terus mengirimkan WA dan SMS kepada para pimpinan DPR RI agar menghentikan pembahasan omnibus law. Bisa jadi jumlahnya akan mencapai ratusan ribu," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam pesan tertulisnya, Kamis (9/4/2020).

"Jika aspirasi ratusan ribu WA dan SMS tidak ditanggapi, maka tanggal 30 April ribuan buruh akan datang langsung untuk menyampaikan aspirasi," ujarnya.

Baca juga: Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Menurut Said Iqbal, ada dua hal yang lebih penting didiskusikan di DPR ketimbang membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 

Pertama, DPR bersama pemerintah fokus memikirkan cara yang efektif dan cepat untuk mengatasi penyebaran virus corona. Salah satunya dengan meliburkan buruh dengan tetap membayar upah penuh, sebagai langkah pembatasan jaga jarak fisik (physical distancing). Karena menurut dia, ada jutaan buruh tetap bekerja dan mengorbankan nyawa.

Kedua, DPR sebaiknya fokus memberikan masukan terhadap pemerintah dengan melakukan fungsi pengawasan dan legislasi terhadap ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan buruh yang terus terjadi.

Beberapa perusahaan seperti Okamoto di Mojokerto, Transformer dan Grasindo di Serang, perusahaan tekstil di Bandung, retail sepeti Ramayana, hingga perhotelan sedang dalam proses PHK.

Selain itu, KSPI meminta pemerintah untuk memperbesar anggaran untuk memberikan insentif kepada rakyat kecil. Pasalnya, dana insentif sebesar Rp 20 triliun dianggap masih belum cukup memenuhi kebutuhan para pekerja yang terancam di PHK.

"Kalau tidak salah, dana yang dianggarkan Rp 20 triliun, itu masih kurang. Karena akan ada jutaan buruh yang di PHK, di rumahkan dan upahnya tidak dibayar. Mereka harus mendapatkan insentif yang layak agar tetap memiliki daya beli," tegasnya.

Baca juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, Indonesia Ekspor Baja ke AS



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dorong Pembangunan Ekonomi, Nuklir Bisa Dimanfaatkan untuk Pertanian

Dorong Pembangunan Ekonomi, Nuklir Bisa Dimanfaatkan untuk Pertanian

Whats New
Kronologi Nasabah BCA yang Mengaku Depositonya Hangus Setelah 32 Tahun

Kronologi Nasabah BCA yang Mengaku Depositonya Hangus Setelah 32 Tahun

Whats New
Akumindo: Ada 30an Juta UMKM Rontok Selama Pandemi karena Tak Mau Beralih ke Digital

Akumindo: Ada 30an Juta UMKM Rontok Selama Pandemi karena Tak Mau Beralih ke Digital

Whats New
Laba Bersih Astra Turun 12 Persen, Jadi Rp 14 Triliun

Laba Bersih Astra Turun 12 Persen, Jadi Rp 14 Triliun

Whats New
Mendag: Strategi Pemasaran Harus Go Virtual

Mendag: Strategi Pemasaran Harus Go Virtual

Whats New
Laba Bersih Chandra Asri Petrochemical 21 Juta Dollar AS di Kuartal III 2020

Laba Bersih Chandra Asri Petrochemical 21 Juta Dollar AS di Kuartal III 2020

Whats New
Terpukul Pandemi, LMAN Berikan Relaksasi Kepada Para Mitranya

Terpukul Pandemi, LMAN Berikan Relaksasi Kepada Para Mitranya

Whats New
1 Tahun Kabinet Indonesia Maju, Pertanian Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi

1 Tahun Kabinet Indonesia Maju, Pertanian Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi

Whats New
Cerita Nadiem di Tengah Pandemi: Saya Paling Sering 'Mengganggu' Bu Ani...

Cerita Nadiem di Tengah Pandemi: Saya Paling Sering "Mengganggu" Bu Ani...

Whats New
Antisipasi Macet Saat Libur Panjang, Jasa Marga Tutup 2 Rest Area

Antisipasi Macet Saat Libur Panjang, Jasa Marga Tutup 2 Rest Area

Whats New
Berapa Banyak Nasabah Bisa Perpanjang Restrukturisasi di BCA? Ini Perhitungan Manajemen

Berapa Banyak Nasabah Bisa Perpanjang Restrukturisasi di BCA? Ini Perhitungan Manajemen

Whats New
Soal Kenaikan Cukai, Pemerintah Diminta Perhatikan Petani Tembakau

Soal Kenaikan Cukai, Pemerintah Diminta Perhatikan Petani Tembakau

Whats New
Akumindo: Suka Tidak Suka, UMKM Harus Masuk ke Dunia Digital

Akumindo: Suka Tidak Suka, UMKM Harus Masuk ke Dunia Digital

Whats New
Bos Tokopedia Ungkap Masalah Terbesar yang Dihadapi UMKM saat Berjualan di E-commerce

Bos Tokopedia Ungkap Masalah Terbesar yang Dihadapi UMKM saat Berjualan di E-commerce

Whats New
Sri Mulyani Bikin Aturan Rapat Kemenkeu di Luar Jam Sekolah, Mengapa?

Sri Mulyani Bikin Aturan Rapat Kemenkeu di Luar Jam Sekolah, Mengapa?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X