PKS Usulkan Dana Pelatihan di Kartu Prakerja Diubah Menjadi BLT

Kompas.com - 20/04/2020, 17:33 WIB
Cara mendapatkan Kartu Prakerja KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoCara mendapatkan Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta mengimbau pemerintah untuk realistis mengalokasikan dana Rp 5,6 triliun sebagai bantuan untuk korban PHK.

Menurutnya dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih menghalau kegundahan masyarakat korban PHK.

“Di masa pandemi sekarang ini, semua serba sulit, PHK dimana mana, ekonomi berhenti. Bagi-bagi uang tunai kepada rakyat seperti ini, mungkin bisa mengurangi ketegangan sosial,” kata Sukamta, melalui siaran Mmedia, Senin (20/4/2020).

Sukamta mengatakan, saat ini konsep kartu prakerja mengalami pembelokan sehingga tidak semua uang dibagi kepada rakyat pencari kerja, melainkan Rp 1 juta ditahan dan langsung dialokasikan untuk pelatihan digital.

“Harapan kami, tentu ini bisa dikelola dengan kemanfaatan yang maksimal dan bisa dirasakan oleh anak bangsa yang baru lulus dan akan mencari kerja. Konsep seperti ini terlihat tidak sensitif terhadap kesulitan rakyat di tengah pandemi covid-19,” tambah dia.

Baca juga: Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 2

Sebagai Anggota Banggar DPR, Sukamta merinci, isi pelatihan yang berharga Rp 1 juta per orang, bukanlah pelatihan sebetulnya, karena hanya download bahan saja. Jika diakses 3,5 juta orang maka total alokasi dana mencapai Rp 3,5 trilliun.

“Mestinya kalau mau niat membantu, hargailah sesuai dengan harga yang wajar. Toh bahan- bahan itu sudah bisa ditemukan di internet secara gratis. Tidak ada yang istimewa sekali,” ungkap dia.

Ia juga menyebut, hanya dengan mendownoad bahan dengan harga fantastis tidak menjamin seseorang bisa diterima kerja atau memiliki pekerjaan.

“Kemungkinan akan kembali menganggur. Jadi, konsep kebijakannya tidak memberi solusi bagi masalah yang disasarnya, yaitu soal pengangguran,” jelas dia.

Ia menyarankan, untuk pelatihan kerja ada baiknya jika diberikan bekal keterampilan yang bisa diterapkan sesuai kebutuhan kerja dan secara keuangan yang rasional. Dengan begitu, bisa melibatkan lebih banyak orang atau sisa uangnya bisa dialokasikan untuk hal penting lainnya.

"Ada kesan kuat di masyarakat, ini seperti bagi-bagi uang kepada vendor perusahaan digital yang sebenarnya juga sudah untung dengan peningkatan penggunaan applikasi mereka sebagai dampak kebijakan semua serba dilakukan dari rumah / stay at home melalui rasana daring," tambahnya.

Pemerintah memang sudah membuat Perppu No. 1 tahun 2020 sebagai payung hukum mengeluarkan Perpres No. 54 tahun 2020, sehingga APBN dibuat sepihak tanpa melibatkan DPR.

“Tetapi kami berharap jangan karena dibuat sendiri, kemudian seperti prasmanan. Uang seperti dibagi-bagi sendiri. Kasihan rakyat, kan itu uangnya rakyat," tutupnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko Luhut Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 314 Juta Ton di 2030

Menko Luhut Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 314 Juta Ton di 2030

Whats New
KPPU: Harga Telur hingga Daging Ayam Naik di Hampir Semua Provinsi

KPPU: Harga Telur hingga Daging Ayam Naik di Hampir Semua Provinsi

Whats New
Apakah Diperbolehkan Daftar Sekolah Kedinasan dan Ikut Tes CPNS/PPPK?

Apakah Diperbolehkan Daftar Sekolah Kedinasan dan Ikut Tes CPNS/PPPK?

Work Smart
Jalin Kerja Sama dengan JPEN, PGN Berusaha Dorong Daya Saing Industri Jateng

Jalin Kerja Sama dengan JPEN, PGN Berusaha Dorong Daya Saing Industri Jateng

Rilis
Kemenperin Targetkan Industri Farmasi Tumbuh Double Digit pada 2021

Kemenperin Targetkan Industri Farmasi Tumbuh Double Digit pada 2021

Whats New
Permintaan Kredit Terus Tumbuh, Ini Indikatornya

Permintaan Kredit Terus Tumbuh, Ini Indikatornya

Whats New
[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Beda Nasib LG dan Samsung | Belajar dari Italia Melestarikan Ekosistem Lingkungan

[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Beda Nasib LG dan Samsung | Belajar dari Italia Melestarikan Ekosistem Lingkungan

Rilis
Sandiaga Uno Targetkan Bali Bisa Dikunjungi Wisman Pada Tahun Ini

Sandiaga Uno Targetkan Bali Bisa Dikunjungi Wisman Pada Tahun Ini

Whats New
Aset TMII Capai Rp 20,5 Triliun, Kemenkeu: Baru Tanahnya Saja

Aset TMII Capai Rp 20,5 Triliun, Kemenkeu: Baru Tanahnya Saja

Whats New
Masih Calon Pulau, KKP Cek Lebih Lanjut Kemunculan Pulau Baru Usai Badai Seroja

Masih Calon Pulau, KKP Cek Lebih Lanjut Kemunculan Pulau Baru Usai Badai Seroja

Whats New
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] 4 Alasan Perempuan di Desa Memilih Tandur sebagai Profesi | 'Power of Resilience' adalah Kunci

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] 4 Alasan Perempuan di Desa Memilih Tandur sebagai Profesi | "Power of Resilience" adalah Kunci

Rilis
Bernie Madoff, Penjahat Skema Ponzi Terbesar yang Meninggal di Penjara

Bernie Madoff, Penjahat Skema Ponzi Terbesar yang Meninggal di Penjara

Whats New
Ramadhan, Mendag Lutfi: Harga Bahan Pokok Stabil!

Ramadhan, Mendag Lutfi: Harga Bahan Pokok Stabil!

Whats New
Ada Reshuffle Kabinet, Siapa yang Bakal Jadi Menteri Investasi?

Ada Reshuffle Kabinet, Siapa yang Bakal Jadi Menteri Investasi?

Whats New
Akhiri Pekan, IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat

Akhiri Pekan, IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X