Larangan Mudik Berlaku mulai 24 April 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas sementara Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, larangan mudik akan diberlakukan mulai 24 April 2020.

Keputusan larangan mudik tak lepas dari hasil survei Kementerian Perhubungan yang mendata terdapat 24 persen warga masih nekat melaksanakan mudik.

Padahal, sudah ada imbauan sebelumnya dari pemerintah untuk tidak melakukan mudik. 

Baca juga: Direksi dan Komisaris BUMN Tak Dapat THR, Ini Kata Bank Mandiri

“Larangan mudik ini akan berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, 24 April 2020,” ujarnya usai melakukan rapat terbatas melalui konferensi video, Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Larangan mudik ini berlaku untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan juga wilayah zona merah virus corona.

Luhut menjelaskan, skema larangan mudik ini nantinya tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Minus, Bagaimana Dampaknya ke Indonesia?

Namun, pemerintah masih memperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek, atau disebut pemerintah dengan istilah aglomerasi.

Transportasi massal di dalam Jabodetabek misalnya Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line tidak akan dihentikan operasionalnya, termasuk jalan tol.

Sebab, pertimbangannya untuk mempermudah bagi pekerja yang tetap bekerja, khususnya tenaga kesehatan, perbankan, dan logistik dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Mudik Resmi Dilarang, Angkutan Umum dan Pribadi Tidak Boleh Keluar Zona Merah

"Jadi saya ulangi, KRL tidak akan ditutup. Karena masih banyak temuan kami yang naik kereta bekerja dalam bidang-bidang tadi (yang diperbolehkan operasi). Termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat dalam hal ini jalan tol, tidak akan pernah ditutup, tetapi dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan kesehatan, perbankan, dan sebagainya," kata dia.

Apabila masih ditemui masyarakat yang nekat mudik maka sanksi pun akan diterapkan. Luhut masih belum menjelaskan detail jenis sanksi yang akan diterapkan.

"Namun, untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif mulai 7 Mei 2020," ucapnya.

Baca juga: Hari Kartini, Yuk Mengenal Para Perempuan Indonesia yang Jadi Bos Bank

Pemerintah juga  menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat, khususnya untuk wilayah Jabodetabek. Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, semua hal yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial juga harus segera berjalan. Atas dasar itu, pemerintah memutuskan untuk melarang mudik pada tahun ini. 

"Jadi kalau saya umpamakan seperti operasi militer, persiapan logistik dulu, persiapan sosialisasi dilakukan, latihan disiapkan, baru kita eksekusi," katanya.

Baca juga: Erick Thohir Putuskan Direksi dan Komisaris BUMN Tak Dapat THR