CORE: Penurunan Harga BBM hingga Realokasi Anggaran Bisa Tekan Lonjakan Kemiskinan

Kompas.com - 05/05/2020, 16:05 WIB
ilustrasi rupiah thikstockphotosilustrasi rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Centre of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksi adanya peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 12,2 juta jiwa menjadi 37,9 juta jiwa atau setara dengan 14,35 persen dari total penduduk Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya Core menyatakan, peningkatan kapasitas tenaga medis dan fasilitas kesehatan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 menjadi satu hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah.

Lainnya adalah perlunya menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar garis kemiskinan.

Baca juga: Ini Arah Fokus Anggaran Negara 2021

Berdasarkan catatan Core, setidaknya ada lima langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut.

Antisipasi Lonjakan Kemiskinan

Saat ini target penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dianggarkan pemerintah selama pandemi adalah 10 juta keluarga dengan alokasi anggaran Rp 37,4 triliun atau Rp 3,7 juta per tahun.

Sementara itu, Kartu Sembako ditargetkan sebanyak 20 juta keluarga dengan anggaran Rp 43,6 triliun, yang terdiri dari Rp 200.000 per bulan selama sembilan bulan. Jumlah itu termasuk Rp 600,000 untuk 1,776 juta keluarga di Jabodetabek selama tiga bulan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, ada transfer cash dari Program Kartu Prakerja untuk 5,6 juta peserta senilai Rp600 ribu selama 4 bulan.

Core menilai, pemerintah perlu di samping terus memperbaharui data penduduk miskin dan rentan miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial. Kemudian, meningkatkan anggaran Bantuan Sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat Covid- 19.

Integrasi bansos

Cara ini dinilai bisa menyederhanakan penyaluran bansos dengan lebih sederhana, melakukan penyeragaman nilai bantuan, di samping terus melakukan pemutakhiran data penerima Bantuan Sosial.

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah adalah menggandeng bank-bank pemerintah untuk melakukan transfer bansos secara langsung melalui rekening khusus. Dengan demikian penerima bantuan tidak tumpang tindih. Di samping itu, potensi berkurangnya jumlah bantuan dapat dihindari.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X