Pengusaha Kritik Kompetensi Hasil Kursus Online Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona atau Covid-19 bertambah dari hari ke hari. Setelah pandemi Covid-19 berlalu, pekerja yang kehilangan pekerjaan ini perlu jaminan untuk kembali bekerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sari Pramono, mengungkapkan jaminan tersebut tidak bisa diperoleh dari kelas-kelas pelatihan dalam jaringan di program Kartu Prakerja.

Kondisi dunia usaha yang sedang terpuruk membuat hal tersebut sulit dicapai. Dia menyarankan, agar penyusunan program pemerintah mestinya melibatkan pekerja dan pelaku usaha. Dengan demikian, hasilnya akan bermanfaat bagi pekerja dan pengusaha.

"Soal Program Kartu Prakerja, seharusnya pemerintah melibatkan kita (pengusaha)," ujar Sari dalam keterangannya, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Banyak Peserta Kartu Prakerja Belum Dapat Insentif, Ini Penyebab

Selain itu, lanjut Sari, pemerintah juga seharusnya melibatkan dunia usaha untuk memberi masukan terkait keterampilan pekerja yang dibutuhkan. Perlu kecocokan antara pekerja dan dunia usaha.

"Meskipun keterampilan pekerja meningkat lewat program Kartu Prakerja, jika kompetensi itu tidak sesuai dengan yang kebutuhan pelaku usaha, pekerja tidak akan terserap," ucap dia.

Sari mengatakan, pekerja butuh kepastian untuk bisa bekerja kembali pasca-pandemi Covid-19 berlalu. Peluang tersebut yang semula diharapkan bisa diperoleh melalui program Kartu Prakerja.

Namun, ternyata kelas pelatihan berbasis daring atau kursus online untuk menambah kompetensi pekerja yang dikenai PHK akibat pandemi Covid-19 tidak memberi peluang penempatan kerja.

Baca juga: Cara Membuka Rekening BNI Penerima Kartu Prakerja

"Program Kartu Prakerja jika mau ada pelatihannya harus didasari dengan kompetensi. Kompetensi bisa untuk jadi pengusaha," ungkap Sari.

Menurutnya, tidak ada hubungan dan kesesuaian program tersebut dengan dunia usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang terpukul. Penggodokan berbagai program dan kebijakan pemerintah seharusnya melibatkan masukan pekerja.

"Dengan demikian, kebutuhan pekerja bisa diidentifikasi dengan lebih tepat," tutur dia.

Sari menilai, kucuran senilai Rp 1 juta untuk penerima yang dialokasikan untuk pelatihan online Kartu Prakerja harus diisi dengan yang lebih bermanfaat, seharusnya program tersebut dapat memberikan uang tunai kepada korban PHK di tengah situasi darurat Covid-19.

Baca juga: Panduan Cara Mencairkan Dana Insentif Kartu Prakerja di ATM

"Biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta harus lebih ada manfaat misalkan langsung kasih sembako ataupun pelatihannya harus bermanfaat. Dan calon pekerja tersebut harus sesuai kebutuhan perusahaan yang merekrut, jadi semua stakeholder pengusaha harus dilibatkan," imbuh dia.

Ruangguru paling laris

Hingga saat ini terdapat 456.256 peserta lolos untuk mengikuti gelombang I dan II program kartu Prakerja. Dari jumlah tersebut sudah ada 360.650 orang yang sudah menggunakan biaya pelatihannya, dan tercatat ada 219.489 orang yang sudah menyelesaikan satu pelatihan.