Menperin: Perusahaan Tak Lapor Protokol Kesehatan, Izin Usaha Dicabut

Kompas.com - 28/05/2020, 11:02 WIB
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (30/12/2019). Dok HUMAS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (30/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan atau industri yang enggan melaporkan kegiatan protokol kesehatan di lingkungan kerjanya baik selama pandemi virus corona (Covid-19) maupun setelah penerapan tatanan normal yang baru (new normal).

Agus Gumiwang mengatakan, jika dalam tiga minggu berturut-turut perusahaan atau industri tidak melaporkan ke kemenperin, sanksi pencabutan izin usaha bakal diterapkan.

"Izin bisa dicabut apabila industri secara tiga minggu berturut-turut tidak memberikan pelaporan kegiatan protokol kesehatan di masing-masing industri. Formatnya sudah kami sediakan. Jadi, saking seriusnya kami untuk menjaga industri ini melakukan protokol kesehatan, kami buat dua jalur untuk izin itu dicabut," katanya dalam halal bihalal virtual, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: 5 Protokol Kesehatan yang Harus Diterapkan bila Mal Kembali Dibuka

Menurut dia, ketegasan sanksi pencabutan izin perusahaan ini berkaca dari kejadian PT HM Sampoerna Tbk yang salah satu pekerjanya ternyata tak mengakui mengidap positif covid sehingga membuat lingkungan perusahaan jadi klaster baru dari virus tersebut.

Sementara itu, pencabutan izin usaha juga bisa dilakukan atas usulan dari pemerintah daerah bila diketahui penerapan protokol kesehatan Covid-19 tidak dijalani setelah dilakukan pembinaan serta teguran berulang-ulang oleh pengawas perindustrian masing-masing wilayah.

"Jalur pencabutan bisa melalui usulan gubernur atau bupati dan wali kota apabila urusan industri ini masih belum bisa melaksanakan protokol kesehatan walaupun sudah dibina, sudah dibina," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Perusahaan Tak Terapkan Protokol, Menperin Ancam Cabut Izin Operasi

Namun hingga kini, Kemenperin belum menerima usulan pencabutan izin usaha atau industri.

"Tapi, saya ingin menyampaikan, alhamdulillah hingga hari ini belum ada satu usulan dari kepala daerah untuk mencabut izin industrinya. Jadi saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kepala daerah yang telah dengan sangat sabar, sangat telaten melakukan pembinaan industri di wilayah masing-masing," ujarnya.

Dia mengatakan, keberadaan aktivitas industri selama pandemik penting.

"Karena memang bagi mereka wajar saja, industri itu penting. Keberadaan industri di wilayah masing-masing itu penting karena berkaitan dengan tenaga kerja, berkaitan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ujarnya.

Baca juga: Proyek BUMN Tak Penuhi TDKN, Siap-siap Pejabatnya Dicopot



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamen BUMN Beberkan 2 Kendala Pembentukan Holding Ultra Mikro

Wamen BUMN Beberkan 2 Kendala Pembentukan Holding Ultra Mikro

Whats New
Kerap Ditanya Warga Untuk Apa Bayar Pajak, Ini Jawaban Sri Mulyani

Kerap Ditanya Warga Untuk Apa Bayar Pajak, Ini Jawaban Sri Mulyani

Whats New
PLN Cari Mitra Usaha Buat Bangun 101 SPKLU, Minat?

PLN Cari Mitra Usaha Buat Bangun 101 SPKLU, Minat?

Smartpreneur
Pencairan PMN Rp 20 Triliun untuk IFG Masuk Tahap Finalisasi

Pencairan PMN Rp 20 Triliun untuk IFG Masuk Tahap Finalisasi

Whats New
Komunitas Warteg: Pemerintah Perlu Menyubsidi Biaya Pendirian Koperasi UMKM

Komunitas Warteg: Pemerintah Perlu Menyubsidi Biaya Pendirian Koperasi UMKM

Whats New
Sri Mulyani Soroti Provinsi Banten gara-gara Belanja Bansos Rendah

Sri Mulyani Soroti Provinsi Banten gara-gara Belanja Bansos Rendah

Whats New
Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda untuk Bansos Menumpuk di Bank

Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda untuk Bansos Menumpuk di Bank

Whats New
Bank Jago Punya Layanan Keuangan Syariah, Bisa Diakses secara Digital

Bank Jago Punya Layanan Keuangan Syariah, Bisa Diakses secara Digital

Whats New
Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Whats New
Hari Maritim Nasional, Menhub: Potensi Bahari Harus Dimanfaatkan untuk Ekonomi Bangsa

Hari Maritim Nasional, Menhub: Potensi Bahari Harus Dimanfaatkan untuk Ekonomi Bangsa

Whats New
Dukung UMKM Go Digital, OttoPay Maksimalkan Sistem Pencatatan Transaksi dan Stok Barang

Dukung UMKM Go Digital, OttoPay Maksimalkan Sistem Pencatatan Transaksi dan Stok Barang

Rilis
IndiHome Gangguan, Telkom Janjikan Beri Kompensasi ke Pelanggan

IndiHome Gangguan, Telkom Janjikan Beri Kompensasi ke Pelanggan

Whats New
Bangun Kabel Listrik Bawah Laut, Sun Cable Suntik Dana Investasi ke RI Rp 36,6 Triliun

Bangun Kabel Listrik Bawah Laut, Sun Cable Suntik Dana Investasi ke RI Rp 36,6 Triliun

Whats New
IHSG Ditutup Naik 0,56 Persen, Asing Borong BBRI, BBCA, dan BUKA

IHSG Ditutup Naik 0,56 Persen, Asing Borong BBRI, BBCA, dan BUKA

Whats New
Mulai Besok, Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Turun Jadi Rp 45.000

Mulai Besok, Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Turun Jadi Rp 45.000

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.