Citilink Bantah SIKM Jadi Alasan Hentikan Sementara Penerbangan

Kompas.com - 04/06/2020, 12:25 WIB
Pesawat Citilink Airbus A330-900 NEO Dok. PT Citilink IndonesiaPesawat Citilink Airbus A330-900 NEO

JAKARTA, KOMPAS.com - Maskapai penerbangan Citilink Indonesia sempat menghentikan sementara penerbangan pada 22 Mei hingga 31 Mei lalu.

Manajemen Citilink menegaskan, penghentian sementara tersebut bukan dikarenakan adanya persyaratan surat izin keluar masuk ( SIKM) bagi calon penumpang, melainkan tengah menyiapkan protokol jelang normal baru atau new normal.

"Maskapai penerbangan Citilink sedang mempersiapkan secara intensif prosedur layanan penerbangan terbaik untuk penumpang baik pada fase pre-, in-,hingga post flight dalam rangka menghadapi new normal," ujar Direktur Utama Citilink Juliandra Nurtjahjo dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (4/6/2020).

Baca juga: SIKM Menjadi Alasan Lion Air dan Citilink Hentikan Sementara Penerbangan

Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari komitmen Citilink untuk menjamin kesehatan dan keselamatan penumpang selama masa new normal.

Sebelumnya, Pengamat penerbangan AIAC Arista Atmadjati mengatakan, diwajibkannya penumpang dari atau tujuan Jakarta memiliki SIKM menjadi salah satu alasan utama maskapai menghentikan sementara penerbangan.

Pasalnya, banyak calon penumpang dari atau tujuan Jakarta yang tidak mengetahui aturan tersebut, terpaksa harus mengembalikan tiketnya.

"SIKM itu kan sulit di dapat. Terus komunikasi dari regulator ke masyarakat kurang mulus. Jadi pengguna bingung," katanya kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2020).

Baca juga: Citilink Persiapkan Prosedur Wajib SIKM untuk Penumpang ke Jakarta

Dengan dikembalikannya tiket, maka maskapai memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana calon penumpang.

Hal tersebut dinilai memberatkan maskapai, sebab dana pembelian tiket biasanya langsung digunakan untuk membayar biaya operasional.

"Maskapai enggak punya duit. Daripada rugi, ada refund mending tidak terbang," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X