Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bank Sentral Inggris Minta Maaf karena Perbudakan di Masa Lalu

Kompas.com - 21/06/2020, 11:00 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber CNN

LONDON, KOMPAS.com - Bank sentral Inggris, Bank of England menjadi salah satu institusi di Inggris yang menyampaikan permintaan maaf karena memiliki sejarah terkait perbudakan di masa lalu.

Dikutip dari CNN, Minggu (21/6/2020) beberapa perusahaan di Inggris mengakui soal keterlibatan dalam perdagangan budak di masa lalu, dan telah berjanji bakal memberikan dukungan finansial untuk komunitas hitam dan etnis minoritas di negara tersebut.

Keterlibatan perusahaan-perusahaan pada perdagangan budak di masa lalu disorot dalam database University College London yang mengeksplorasi warisan kepemilikan budak di Inggris, yang memberikan kontribusi besar bagi kekayaan negara.

Baca juga: Ekonomi Inggris Anjlok 20,4 Persen Pada April 2020

Sepanjang tahun 1640 hingga 1807, Inggris telah memperbudak 3,1 juta penduduk Afrika dan mengirim mereka ke seluruh dunia.

Banyak dari penduduk yang diperbudak itu dibawah ke Karibia untuk bekerja di kebun tebu, dan membuat pemilik mereka menjadi kaya raya dari hasil ekspor gula, molase, dan rum.

Ketika perbudakan kolonial akhirnya dihapuskan pada tahun 1833 Pemerintah Inggris membayar 25 juta dollar AS memberikan kompensasi kepada pemilik budak. Nilai kompensasi tersebut setara dengan 20,6 miliar dollar AS.

Sementara itu, individu-individu yang menjadi budak tidak menerima apa-apa. 

Adapun beberapa pekan terakhir, tengah meletus aksi massa Black Lives Matter di Inggris, dengan para demonstran yang merobohkan patung pedagang budak di abad ketujuh belas, Edward Colston.

Aksi massa pun menyerukan utnutk menghapus dan merobohkan monumen lain dengan sejarah yang serupa.

"Pemilik budak menjadi sangat penting, sebab kala itu mereka menjadi salah satu penyebab perbudakan masuk ke kawasan metropolitan Inggris," jelas University of College.

Baca juga: Pemerintah Inggris Siapkan Bailout untuk Perusahaan-perusahaan Papan Atas

Berdasarkan database kampus tersebut, beberapa gubernur dan direktur Bank of England diketahui memiliki budak.

Para individual tersebut mendapatkan kompensasi dari pemerintah Inggris ketika perbudakan dihilangkan. Mereka mengantongi beberapa ribu poundsterling lantaran telah melakukan pembebasan terhadap budak.

Juru bicara Bank of England dalam sebuah keterangannya mengatakan, perbudakan yang dilakukan pada kisaran abad ke-18 dan 19 merupakan bagian sejarah yang tidak dapat diterima.

Pihaknya pun mengungkapkan permintaan maaf atas peran gubernur dan direktur pendahulu yang terlibat dalam perbudakan budak.

Saat ini, perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia tengah bergulat dengan cara mengatasi ketidakadilan rasial.

Perusahaan-perusahaan tua di Inggris, seperti Lloyd's of London yang merupakan pasar asuransi tertua di dunia, serta perusahaan waralaba pub Greene King mengakui keterlibatan mereka terhadap perbudakan pekan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Whats New
Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Work Smart
Viral Mainan 'Influencer' Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Viral Mainan "Influencer" Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com