Bank Dunia Nilai Subsidi Energi dan Pupuk RI Tidak Tepat Sasaran

Kompas.com - 22/06/2020, 11:05 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia menilai subsidi energi dan pupuk yang dilakukan pemerintah tidak tepat sasaran. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah.

Melalui hasil kajian bertajuk Public Expenditure Review, Bank Dunia menyatakan, subsidi energi dan pupuk masih dinikmati oleh masyarakat kelas menengah.

Sebagai contoh, lebih dari 50 persen subsidi solar masih dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Kemudian, 20 persen subsidi elpiji dinilai tidak tepat sasaran.

Baca juga: Awal Pekan, Berikut Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

"Dan 60 persen subsidi pupuk dinikmati oleh 40 persen petani terkaya, serta lebih dari 30 persen subsidi pupuk dinikmati oleh produsen yang bukan merupakan target penerima subsidi," ujat ekonomi senior Bank Dunia untuk Indonesia Ralph Van Doorn dalam peluncuran Public Expenditure Review, Senin (22/6/2020).

Menurutnya, dengan adanya realokasi belanja subsidi, pemerintah akan mampu menghemat dan memperbaiki kualitas anggaran belanja negara hingga 8,5 persen.

"Reformasi subsidi akan mengurangi kemiskinan, meningkatakan produktivitas, mengurangi dampak terhadap lingkungan," katanya.

Baca juga: Lelang Motor Pekan Ini, Ada Yamaha R15 Rp 9,7 Juta

Dengan adanya reformasi penerimaan dan belanja subsidi dapat menghasilkan tambahan ruang fiskal rata-rata tahunan sebesar 1,3 persen dari PDB untuk belanja pada sektor-sektor prioritas.

Dari sisi belanja, reformasi subsidi yang berhasil akan menurunkan pengaruh fluktuasi harga komoditas terhadap belanja, dan juga dapat memberikan manfaat tambahan, seperti produksi dan konsumsi energi yang lebih efisien bahan bakar.

"Kemudian juga lebih sedikit menghasilkan polusi udara lokal dan lebih sedikit emisi gas rumah kaca, defisit neraca perdagangan yang menurun akibat berkurangnya impor-impor produk bensin olahan, dan kemungkinan perusahaan-perusahaan menjadi lebih produktif, karena perusahan-perusahaan tersebut akan terdorong untuk menggantikan modal fisik yang sudah tua menjadi peralatan baru yang lebih efisien," tulis World Bank dalam Public Expenditure Review.

Baca juga: Bukan Uang Koin Gambar Sawit, Ini Uang Logam Termahal Bank Indonesia

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Investasi Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Investasi Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
Nasabah KSP Indosurya Cipta Diminta Segera Gunakan Hak Hukumnya

Nasabah KSP Indosurya Cipta Diminta Segera Gunakan Hak Hukumnya

Whats New
Luhut Turun Tangan Bantu Pendistribusian Minyak Goreng

Luhut Turun Tangan Bantu Pendistribusian Minyak Goreng

Whats New
Gelar RUPST, TBIG Bakal Tebar Dividen Senilai Rp 815,7 Miliar

Gelar RUPST, TBIG Bakal Tebar Dividen Senilai Rp 815,7 Miliar

Whats New
Respons Inflasi, Bank Indonesia Bakal Naikkan Suku Bunga?

Respons Inflasi, Bank Indonesia Bakal Naikkan Suku Bunga?

Whats New
Apa Itu BPHTB? Pahami Pengertian, Subyek dan Obyek BPHTB

Apa Itu BPHTB? Pahami Pengertian, Subyek dan Obyek BPHTB

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.