Bank Dunia Nilai Subsidi Energi dan Pupuk RI Tidak Tepat Sasaran

Kompas.com - 22/06/2020, 11:05 WIB
Ilustrasi SPBU TRIBUNNEWS/HERUDINIlustrasi SPBU
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia menilai subsidi energi dan pupuk yang dilakukan pemerintah tidak tepat sasaran. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah.

Melalui hasil kajian bertajuk Public Expenditure Review, Bank Dunia menyatakan, subsidi energi dan pupuk masih dinikmati oleh masyarakat kelas menengah.

Sebagai contoh, lebih dari 50 persen subsidi solar masih dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Kemudian, 20 persen subsidi elpiji dinilai tidak tepat sasaran.

Baca juga: Awal Pekan, Berikut Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

"Dan 60 persen subsidi pupuk dinikmati oleh 40 persen petani terkaya, serta lebih dari 30 persen subsidi pupuk dinikmati oleh produsen yang bukan merupakan target penerima subsidi," ujat ekonomi senior Bank Dunia untuk Indonesia Ralph Van Doorn dalam peluncuran Public Expenditure Review, Senin (22/6/2020).

Menurutnya, dengan adanya realokasi belanja subsidi, pemerintah akan mampu menghemat dan memperbaiki kualitas anggaran belanja negara hingga 8,5 persen.

"Reformasi subsidi akan mengurangi kemiskinan, meningkatakan produktivitas, mengurangi dampak terhadap lingkungan," katanya.

Baca juga: Lelang Motor Pekan Ini, Ada Yamaha R15 Rp 9,7 Juta

Dengan adanya reformasi penerimaan dan belanja subsidi dapat menghasilkan tambahan ruang fiskal rata-rata tahunan sebesar 1,3 persen dari PDB untuk belanja pada sektor-sektor prioritas.

Dari sisi belanja, reformasi subsidi yang berhasil akan menurunkan pengaruh fluktuasi harga komoditas terhadap belanja, dan juga dapat memberikan manfaat tambahan, seperti produksi dan konsumsi energi yang lebih efisien bahan bakar.

"Kemudian juga lebih sedikit menghasilkan polusi udara lokal dan lebih sedikit emisi gas rumah kaca, defisit neraca perdagangan yang menurun akibat berkurangnya impor-impor produk bensin olahan, dan kemungkinan perusahaan-perusahaan menjadi lebih produktif, karena perusahan-perusahaan tersebut akan terdorong untuk menggantikan modal fisik yang sudah tua menjadi peralatan baru yang lebih efisien," tulis World Bank dalam Public Expenditure Review.

Baca juga: Bukan Uang Koin Gambar Sawit, Ini Uang Logam Termahal Bank Indonesia



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Whats New
Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Rilis
Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Whats New
Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Whats New
Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Whats New
Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Whats New
Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

Whats New
Prihatin dengan Kondisi Industri Timah Indonesia, Mind Id Berkomitmen Patuhi Peraturan

Prihatin dengan Kondisi Industri Timah Indonesia, Mind Id Berkomitmen Patuhi Peraturan

Rilis
Industri Kecil di NTB Ini Sudah Bisa Produksi Ratusan Unit Kendaraan Listrik

Industri Kecil di NTB Ini Sudah Bisa Produksi Ratusan Unit Kendaraan Listrik

Whats New
Sesi I IHSG Menguat, Rupiah Beranjak Meninggalkan Level Rp 14.300 Per Dollar AS

Sesi I IHSG Menguat, Rupiah Beranjak Meninggalkan Level Rp 14.300 Per Dollar AS

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Terbaru, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN Terbaru, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Ini Kunci Agar UMKM Dapat Mendunia Versi Sandiaga Uno

Ini Kunci Agar UMKM Dapat Mendunia Versi Sandiaga Uno

Whats New
Pemilik Kapal Perikanan Wajib Beri Jaminan Kesehatan hingga Jaminan Hari Tua untuk ABK

Pemilik Kapal Perikanan Wajib Beri Jaminan Kesehatan hingga Jaminan Hari Tua untuk ABK

Whats New
ITDC Tandatangani Kontrak Rp 1,7 Triliun untuk Pembangunan di Mandalika

ITDC Tandatangani Kontrak Rp 1,7 Triliun untuk Pembangunan di Mandalika

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X