Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mau Jadi Bank Korea di RI, Berapa Saham Pemerintah di Bukopin?

Kompas.com - 30/06/2020, 11:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Bukopin Tbk kembali jadi perbincangan publik. Ini terkait maraknya pemberitaan mengenai nasabah yang sulit menarik dana, serta adanya kebijakan pembatasan penarikan dana di beberapa cabang perusahaan.

Sebelumnya, Bukopin memang menghadapi sejumlah hal yang pelik. Pertama soal kinerja bank (besarnya aset-aset berkualitas rendah serta permodalan). Kedua terkait tarik ulur siapa yang harus masuk untuk membantu menyuntikkan modal guna mengembalikan kondisi bank tersebut.

Sebagaimana diketahui, sejak sekitar 3 tahun lalu, Bukopin menghadapi persoalan kredit bermasalah (non-performing loan). Pada akhir 2017, rasio NPL gross Bukopin tembus 8,5 persen, sedangkan NPL nett di 6,37 persen.

Penyebabnya, karena masalah kredit bermasalah yang terjadi pada sejumlah debitur besar bank ini. Sehingga, Bukopin berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan rasio kredit bermasalah tersebut.

Baca juga: Nasabah Sulit Tarik Dana, Ini Kata Bank Bukopin

Dalam perjalanannya, bank ini menghadapi ketatnya kondisi keuangan. Bahkan, BPK menyebut Bukopin adalah salah satu dari tujuh bank yang masuk dalam pengawasan.

Kakakter kepemilikan saham di Bukopin relatif berbeda dengan bank lain di Indonesia. Saham bank ini juga dimiliki koperasi induk, yang terbesar yakni saham yang dimiliki Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia atau Kopelindo sebesar 5,259 persen.

Kisruh kemudian muncul lantaran sebagian pemegang saham tak menghendaki Kookmin Bank Co Ltd atau KB yang berniat menjadi pengendali saham dengan menaikkan porsi kepemilikan hingga 51 persen.

Saat ini proses due diligence atau uji tuntas oleh KB Kookmin Bank pada Bank Bukopin telah mencapai tahap final.

Baca juga: Bantah Isu Ambil Alih Bank Bukopin, Bank BRI Ungkap Faktanya

Bank asal Korea Selatan ini saat ini menjadi pemegang saham sebesar 21,996 persen, atau yang terbesar kedua setelah PT Bosowa Corporindo yang memiliki 23,395 persen.

Sementara pemerintah Republik Indonesia masih memegang kepemilikan di Bukopin sebesar 8,917 persen, dan sisanya dimiliki publik sebesar 40,4333 persen.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Whats New
Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Spend Smart
Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Whats New
Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Rilis
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Whats New
Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Whats New
Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+