[POPULER MONEY] Ekonomi Timor Leste Setelah 18 Tahun Merdeka dari Indonesia | Kekayaan Susi Pudjiastuti

Kompas.com - 06/07/2020, 05:40 WIB
Ilustrasi Bendera Timor Leste ShutterstockIlustrasi Bendera Timor Leste

1. Bagaimana Ekonomi Timor Leste Setelah 18 Tahun Merdeka dari Indonesia?

Timor Lester, dulunya bernama Timor Timur, pernah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). Provinsi ke-27 ini resmi memisahkan diri dari Indonesia pada 20 Mei 2002 atau pasca-refrendum.

Artinya, negara berdaulat yang bertetangga dengan Provinsi NTT ini sudah berusia 18 tahun. Lalu, bagaimana kondisi perekonomian Timor Leste setelah merdeka dari Indonesia?

Dikutip dari laporan resmi Bank Dunia tahun 2020, Minggu (5/7/2020), pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara.

Negara dengan nama resmi Republica Democratica de Timor Leste ini masih jadi salah satu negara paling miskin di dunia.

Selengkapnya baca di sini

2. Ini Kekayaan Pemilik Susi Air dan Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nama Susi Pudjiastuti mulai banyak dikenal publik setelah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ( KKP) periode 2014-2019. Sebelum masuk kabinet, namanya lebih familiar dengan dunia maskapai penerbangan.

Susi adalah pemilik Susi Air, perusahaan maskapai penerbangan yang banyak melayani rute-rute terpencil dengan pesawat yang didominasi armada Cessna Grand Caravan. Meski berlatar belakang pengusaha industri penerbangan, Susi juga berpengalaman di sektor perikanan.

Sebelum terjun di bisnis maskapai, wanita asal Pangandaran ini merupakan pedagang hasil perikanan yang cukup sukses di Jawa Barat.

Masa sekolah Susi hanya lulus SMP dan tak tamat SMA. Sempat mengenyam pendidikan di SMA 1 di Yogyakarta, namun hanya sampai kelas 2. Susi lalu beralih menjadi pedagang.

Simak selengkapnya di sini

3. Ratusan Ribu Pensiunan PNS Tak Bisa Cairkan Tabungan Rumahnya, Kenapa?

Perubahan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil ( Bapertarum- PNS) menjadi BP Tapera ternyata memliki masalah baru.

Seperti dilansir KONTAN, hingga kini uang tabungan ratusan PNS tidak bisa cair, padahal likuidasi Bapertarum-PNS sudah dilakukan sejak Maret 2018.

Dalam proses likuidasi itu kini proses pengalihan aset dari Bapertarum ke BP Tapera sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Namun memang proses ini terbilang lambat karena sejak awal di likuidasi sampai sekarang sudah jalan lebih dari dua tahun.

Deputi Komisioner bidang Pengerahan Dana BP Tapera Eko Ariantoro mengakui, sudah banyak PNS pensiunan yang menanyakan dana milik mereka kapan akan dikembalikan.

Kenapa belum bisa cair? Baca di sini

4. Sri Mulyani: Saya "Ketiban Sampur"

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku dirinya mendapatkan tanggung jawab yang tidak disangka-sangka saat dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di kementerian keuangan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

Hal itu disampaikan perempuan yang akrab disapa Ani itu saat bercerita mengenai perjalanan dirinya menjadi Bendahara Umum Negara untuk pertama kalinya di era pemerintahan SBY pada akhir tahun 2005.

Dia mengatakan, saat Indonesia memasuki era reformasi yakni akhir tahun 1999 hingga 2000-an, kondisi negara mengalami turbulensi yang sangat besar. Dalam semangat reformasi, Indonesia menghasilkan banyak sekali perundang-undangan baru.

"Ada UU itu dari mulai UU Bank Indonesia menjadi independen, UU keuangan negara, perbendaharaan negara, UU BPK, UU hubungan keuangan pusat daerah, desentralisasi fiskal, UU perbankan, UU korporasi, UU persaingan usaha, itu semuanya adalah yang disebut fondasi dari ekonomi modern Indonesia," paparnya dalam acara peluncuran dan bedah buku Terobosan Menghadapi Perlambatan Ekonomi, Sabtu (4/7/2020).

Selengkapnya simak di sini

5. Apa Saja Syarat Naik Pesawat ke Jakarta Saat New Normal?

Bepergian menggunakan pesawat terbang saat pandemi virus Corona atau Covid-19 harus memenuhi sejumlah prosedur. Tanpa itu, jangan harap bisa diizinkan naik ke pesawat, bahkan kemungkinan ditolak masuk bandara keberangkatan.

Syarat-syarat bisa menggunakan moda transportasi pesawat selama normal baru diatur dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Khusus untuk pesawat tujuan Jakarta, penumpang harus memiliki kelengkapan tambahan berupa SIKM atau Surat Izin Keluar Masuk.

Syarat tambahan lainnya yakni wajib menunjukkan surat keterangan uji tes PCR Covid-19 dengan hasil negatif berlaku 7 hari.

Baca detailnya di sini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.