Edhy Prabowo: Kalau Enggak Pakai ABK RI, Enggak Usah Bisnis Ikan...

Kompas.com - 15/07/2020, 12:03 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kanan) dan Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo (kiri) memaparkan kronologis penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam saat jumpa pers di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (9/1/2020). Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011 berhasil menangkap tiga kapal pencuri ikan berbendera Vietnam beserta 36 ABK di Laut Natuna Utara pada Senin (30/12/2019). ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSAMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kanan) dan Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo (kiri) memaparkan kronologis penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam saat jumpa pers di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (9/1/2020). Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011 berhasil menangkap tiga kapal pencuri ikan berbendera Vietnam beserta 36 ABK di Laut Natuna Utara pada Senin (30/12/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan tidak mengizinkan orang asing menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Penegasan itu juga dia sampaikan untuk para pengusaha yang ingin 25 persen Anak Buah Kapal (ABK)-nya berasal dari luar negeri. Para pengusaha menilai masyarakat RI belum mumpuni.

"Bagaimana saya bilang, 25 tahun kemudian setelah saya jadi menteri masih ada pula anggapan seperti itu. Saya bilang paksakan (pakai tenaga kerja Indonesia). Kalau enggak ( ABK RI), enggak usah bisnis ikan di Indonesia," kata Edhy dalam diskusi daring, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: Lowongan Kerja BUMN Lewat Program GDP, Simak Syaratnya

Edhi yakin, masyarakat Indonesia bisa bekerja di sektor perikanan. Menurutnya, masyarakat harus diajari untuk mengoperasikan kapal dan karena secara prinsip ilmu pengoperasikan kapal tidaklah sulit.

"Saya sangat yakin orang Indonesia banyak yang bisa melakukan penangkapan, termasuk fishing master, nahkoda, semua jenis kapal orang Indonesia bisa. SDM harus dipaksa kalau tidak bisa. Dengan kuota, dengan pengaturan, ini bisa kita kontrol," ujar Edhy.

Kendati tak mengizinkan orang asing menangkap ikan di laut Indonesia, Edhy masih mengizinkan pihak asing berbisnis di industri perikanan. Sebab menurutnya,m Indonesia masih membutuhkan investasi dari pihak asing.

Baca juga: Sederet Perusahaan Sinar Mas yang Jadi Sengketa Warisan

"Di industri kita kasih kesempatan, karena investasi juga penting. Alhamdulillah, ini semua sudah berjalan. Dari semua strategi yang kita lakukan, banyak yang hebat, tapi satu kuncinya adalah komunikasi yang baik, antara lembaga, daerah, dan pemerintah pusat," pungkas Edhy.

Sebagai informasi, tidak diizinkannya orang asing untuk berusaha di laut terlihat dari pemberantasan kapal illegal fishing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Sejak Edhy menjabat hingga hari ini, KKP telah menangkap 58 kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut saat ini telah dilakukan proses hukum.

Baca juga: Sederet Upaya Mati-matian Selamatkan Garuda



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Prediksi Proses Vaksinasi Covid-19 Memakan Waktu Hingga 9 Bulan

Erick Thohir Prediksi Proses Vaksinasi Covid-19 Memakan Waktu Hingga 9 Bulan

Whats New
2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

Whats New
Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Earn Smart
Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama 'Kota Rebana'

Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama "Kota Rebana"

Whats New
Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Whats New
Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Whats New
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Whats New
Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Whats New
MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM 'Go Digital', Apa Saja?

MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM "Go Digital", Apa Saja?

Whats New
Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Rilis
IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

Whats New
Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Whats New
Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Whats New
Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Rilis
Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X