Perbedaan Susi dan Edhy Soal Penenggelaman Kapal Maling Ikan

Kompas.com - 18/07/2020, 12:57 WIB
Foto Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) dan foto mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) bersanding saat acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang merupakan politisi Partai Gerindra menggantikan Susi pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
  *** Local Caption *** 

ADITYA PRADANA PUTRAFoto Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) dan foto mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) bersanding saat acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang merupakan politisi Partai Gerindra menggantikan Susi pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, menegaskan kalau dirinya tak anti-kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.

Menteri asal Partai Gerindra ini mengaku punya pertimbangan sendiri dalam kebijakan penenggelaman kapal milik pelaku aktivitas perikanan tangkap yang ilegal (illegal, unreported, unregulated fishing/IUUF) yang ditangkap.

Berbeda dengan Menteri KKP 2014-2019 Susi Pudjiastuti, Edhy lebih memilih menghibahkan kapal-kapal tersebut pada nelayan. Selain itu, kapal maling ikan juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan daripada berakhir jadi rumpon ikan di dasar laut apabila ditenggelamkan.

"Kapal ini akan diserahkan ke Kejaksaan. Karena banyak sekali kampus-kampus ini punya jurusan perikanan, kenapa nggak saya serahkan ke sana. Atau misalnya nanti kita serahkan ke koperasi nelayan. Kan bisa," ungkap Edhy seperti dikutip dalam keterangan seperti dikutip Sabtu (18/7/2020).

Baca juga: Sepak Terjang Zulficar, Dirjen KKP Penolak Cantrang yang Dicopot Edhy

Lanjut Edhy, penenggelaman kapal pelaku illegal fishing tetap bisa dilakukan jika terdapat kapal ikan asing yang melakukan perlawanan saat hendak ditangkap oleh jajaran Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan kapal yang sudah ditangkap dan diproses pengadilan, tidak akan ditenggelamkan. Menurut dia, banyak kelompok nelayan maupun institusi pendidikan membutuhkan kapal.

"Penenggelaman kita lanjutkan. Kalau kita tangkap dia lari, kita tenggelamkan," ujar Edhy.

Guna menepis kekhawatiran kapal-kapal asing sitaan akan dijual oleh oknum tak bertanggung jawab, Edhy menyebut dirinya akan memasang alat khusus dalam kapal tersebut.

Selain itu, KKP juga akan terus melakukan pengawasan agar kapal yang sudah dihibahkan, tidak mudah dipindahtangankan atau kembali dikuasai pelaku illegal fishing.

Baca juga: Dirjen Perikanan Tangkap KKP Mengundurkan Diri

"Ada pengawasan, kita pasang apa kalau dijual ketahuan. Bahwa ada kekhawatiran, ya, saya juga pasti ada kekhawatiran itu. Dan kita kawal terus. Kalau enggak mampu (mengelola), kita tarik lagi," kata Edhy lagi.

Penenggelaman kapal era Susi

Kebijakan Edhy yang lebih memilih menenggelamkan kapal hanya untuk pelaku illegal fishing yang melawan aparat ini berbeda dengan kebijakan pendahulunya.

Susi saat masih menjabat Menteri KKP, sepanjang Oktober 2014 hingga penenggelaman kapal terakhir pada Oktober 2019, total kapal yang dimusnahkan berjumlah 556 kapal.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X