Kementerian BUMN: Wajar Ada Perwakilan Pemerintah di Posisi Komisaris BUMN

Kompas.com - 05/08/2020, 15:35 WIB
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di DPR RI, Jakarta, Selasa (25/2/2020). Kompas.com/AKHDI MARTIN PRATAMAStaf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di DPR RI, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menilai wajar ada perwakilan dari pemerintah yang mengisi posisi komisaris di perusahaan plat merah.

Sebab, BUMN merupakan perusahaan milik negara. Atas dasar itu, perlu adanya perwakilan dari pemerintah untuk mengawasi perusahaan tersebut.

“Jadi wajar sekali kalau pemerintah juga yang mengawasi BUMN tersebut sebagai komisaris. Kalau tidak nanti siapa yang mengawasi mereka,” ujar Arya, Rabu (5/8/2020).

Kendati begitu, lanjut Arya, jika nantinya ada aturan yang melarang aparatur sipil negara (ASN) atau anggota Polri/TNI yang masih aktif menjadi komisaris di BUMN, pihaknya akan menaatinya.

Baca juga: Surati Presiden, Ombudsman Minta Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan Dicopot

“Makanya kami di Kementerian BUMN tetap mengatakan, selama ada regulasinya kami pasti patuhi, enggak mungin enggak, dan ini sudah belaku lama dari tahun ke tahun dan memang regulasinya sepeti itu, makanya kita patuh pada regulasi yang ada, apa pun regulasi akan dipatuhi Kementeria BUMN,” kata Arya.

Terkait rekomendasi dari Ombudsman yang meminta Presiden Joko Widodo membuat aturan soal pelarangan rangkap jabatan di komisaris BUMN, Arya mengatakan pihaknya akan menunggu sampai usulan itu benar-benar terealisasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Rekomendasi mereka (Ombudsman) kan mengusulkan kepada bapak presiden untuk membuat regulasi, artinya mereka juga melihat bahwa ini memang belum ada regulasi yang mengaturnya dan kita dari Kementerian jelas bahwa kami akan mematuhi semua regulasi yang ada,” ucap dia.

Ombudsman RI sebelumnya menemukan ada 397 komisaris terindikasi rangkap jabatan di BUMN dan 167 komisaris di anak perusahaan BUMN. Angka tersebut untuk rentang tahun 2016-2019.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, mereka yang merangkap jabatan ini juga terindikasi rangkap penghasilan.

"Hingga tahun 2019, ada 397 komisaris terindikasi rangkap jabatan di BUMN dan 167 komisaris di anak perusahaan BUMN," kata Alamsyah dalam konferensi pers daring, Selasa (4/8/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jangkau Segmen Ultramikro, Bank Mandiri Ingin Geser Peran Rentenir yang Memberatkan

Jangkau Segmen Ultramikro, Bank Mandiri Ingin Geser Peran Rentenir yang Memberatkan

Whats New
Ada Larangan, Platform Aset Kripto Dunia Mulai Tutup Pendaftaran Akun Pengguna Asal China

Ada Larangan, Platform Aset Kripto Dunia Mulai Tutup Pendaftaran Akun Pengguna Asal China

Whats New
Anggaran Sektor Pariwisata Dipangkas Untuk Penanganan Pandemi

Anggaran Sektor Pariwisata Dipangkas Untuk Penanganan Pandemi

Whats New
Update Rincian Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2021

Update Rincian Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2021

Spend Smart
Gairahkan Pariwisata, Pemerintah Masih Andalkan Wisatawan Domestik

Gairahkan Pariwisata, Pemerintah Masih Andalkan Wisatawan Domestik

Whats New
MNC Gunakan Layanan Amazon Web Services Untuk MotionBanking, Apa Kelebihannya?

MNC Gunakan Layanan Amazon Web Services Untuk MotionBanking, Apa Kelebihannya?

Rilis
Mendag Targetkan Transaksi Dagang TEI 2021 Capai 1,5 Miliar Dollar AS

Mendag Targetkan Transaksi Dagang TEI 2021 Capai 1,5 Miliar Dollar AS

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Melemah pada Penutupan Sesi I Perdagangan

IHSG dan Rupiah Kompak Melemah pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
HUT Ke-3, MyValue Tebar Diskon hingga Hadiah Langsung

HUT Ke-3, MyValue Tebar Diskon hingga Hadiah Langsung

Spend Smart
OJK: Banyak Anak Muda Alami Rugi Saat Investasi karena Teperdaya Janji Manis Influencer

OJK: Banyak Anak Muda Alami Rugi Saat Investasi karena Teperdaya Janji Manis Influencer

Whats New
Ini 6 Pasar Tradisional yang Akan Uji Coba Aplikasi PeduliLindungi

Ini 6 Pasar Tradisional yang Akan Uji Coba Aplikasi PeduliLindungi

Rilis
Jalur Layang Beroperasi, Ini Alur Naik Turun KRL di Stasiun Manggarai

Jalur Layang Beroperasi, Ini Alur Naik Turun KRL di Stasiun Manggarai

Whats New
Sandiaga Uno: Ada Secercah Harapan di Tengah Melandainya Kasus Covid-19

Sandiaga Uno: Ada Secercah Harapan di Tengah Melandainya Kasus Covid-19

Whats New
Fresh Graduate, Simak 4 Tips Mencari Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Ini

Fresh Graduate, Simak 4 Tips Mencari Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Ini

Work Smart
Mengenal Pangkat Golongan PNS, dari CPNS sampai Pensiun

Mengenal Pangkat Golongan PNS, dari CPNS sampai Pensiun

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.