Kementerian BUMN: Wajar Ada Perwakilan Pemerintah di Posisi Komisaris BUMN

Kompas.com - 05/08/2020, 15:35 WIB
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di DPR RI, Jakarta, Selasa (25/2/2020). Kompas.com/AKHDI MARTIN PRATAMAStaf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di DPR RI, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menilai wajar ada perwakilan dari pemerintah yang mengisi posisi komisaris di perusahaan plat merah.

Sebab, BUMN merupakan perusahaan milik negara. Atas dasar itu, perlu adanya perwakilan dari pemerintah untuk mengawasi perusahaan tersebut.

“Jadi wajar sekali kalau pemerintah juga yang mengawasi BUMN tersebut sebagai komisaris. Kalau tidak nanti siapa yang mengawasi mereka,” ujar Arya, Rabu (5/8/2020).

Kendati begitu, lanjut Arya, jika nantinya ada aturan yang melarang aparatur sipil negara (ASN) atau anggota Polri/TNI yang masih aktif menjadi komisaris di BUMN, pihaknya akan menaatinya.

Baca juga: Surati Presiden, Ombudsman Minta Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan Dicopot

“Makanya kami di Kementerian BUMN tetap mengatakan, selama ada regulasinya kami pasti patuhi, enggak mungin enggak, dan ini sudah belaku lama dari tahun ke tahun dan memang regulasinya sepeti itu, makanya kita patuh pada regulasi yang ada, apa pun regulasi akan dipatuhi Kementeria BUMN,” kata Arya.

Terkait rekomendasi dari Ombudsman yang meminta Presiden Joko Widodo membuat aturan soal pelarangan rangkap jabatan di komisaris BUMN, Arya mengatakan pihaknya akan menunggu sampai usulan itu benar-benar terealisasi.

“Rekomendasi mereka (Ombudsman) kan mengusulkan kepada bapak presiden untuk membuat regulasi, artinya mereka juga melihat bahwa ini memang belum ada regulasi yang mengaturnya dan kita dari Kementerian jelas bahwa kami akan mematuhi semua regulasi yang ada,” ucap dia.

Ombudsman RI sebelumnya menemukan ada 397 komisaris terindikasi rangkap jabatan di BUMN dan 167 komisaris di anak perusahaan BUMN. Angka tersebut untuk rentang tahun 2016-2019.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, mereka yang merangkap jabatan ini juga terindikasi rangkap penghasilan.

"Hingga tahun 2019, ada 397 komisaris terindikasi rangkap jabatan di BUMN dan 167 komisaris di anak perusahaan BUMN," kata Alamsyah dalam konferensi pers daring, Selasa (4/8/2020).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X