Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Apindo, Stimulus Tak Sanggup Topang Ekonomi RI jika....

Kompas.com - 05/08/2020, 15:28 WIB
Ade Miranti Karunia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, menjaga kelangsungan usaha hanya dapat bertahan bila adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat (demand).

Nyatanya, menurut Hariyadi, permintaan tersebut terus menurun selama masa pandemi virus corona (Covid-19) sehingga tak mampu menopang perekonomian Indonesia. Meski beragam stimulus dari pemerintah telah diberikan.

"Saya sangat sependapat dengan Pak Budi Gunadi (Wakil Menteri BUMN), kalau tidak ada demand, berapapun stimulus yang diberikan itu tidak akan kuat untuk menopang kondisi penurunan ekonomi ini," ujarnya dalam webinar virtual dengan tema Ketenagakerjaan Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Meski Banyak Stimulus, Kredit Bermasalah di Bank Tetap Meningkat

Menurutnya, ada faktor utama penyebab permintaan masyarakat menurun, salah satunya penanganan Covid-19 oleh pemerintah yang dinilai lamban.

Hal ini dibuktikan saat Indonesia kali pertama mulai dijangkiti wabah virus corona.

"Kenapa demand itu hilang? Jadi faktor menyusutnya demand ini, pertama adalah mohon maaf penanganan Covid-19 yang tidak optimal dari awal. Jadi dari awal, mohon maaf, pemerintah itu selalu men-deny, menganggap bahwa ini (virus corona) bukan sesuatu hal yang dikhawatirkan. Karena diawal itu kita tidak responsif," ungkap Hariyadi.

Selanjutnya, adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang juga memberikan dampak penurunan permintaan serta rendahnya daya beli masyarakat.

Baca juga: Rupiah Dibuka Menguat Tajam Didorong Paket Stimulus AS

"Tapi poinnya adalah penanganan covid ini. Lalu kedua, terjadinya regulasi pembatasan aktivitas masyarakat PSBB dan sebagainya yang otomatis menurunkan daya beli masyarakat," ujarnya.

Dari faktor penanganan virus corona yang kurang responsif hingga PSBB pada akhirnya berpengaruh terhadap banyaknya pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, maupun cuti tidak diupah oleh perusahaan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com