Emosi Ahok soal Utang Pertamina: Otaknya Pinjam Duit Terus

JAKARTA, KOMPAS.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali bicara blak-blakan soal buruknya tata kelola di PT Pertamina (Persero). Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina sejak 22 November 2019.

Ahok mengaku sering geleng-geleng kepala dengan berbagai kebijakan direksi Pertamina. Keputusan bisnis Pertamina sering kali tak masuk akal dalam kalkulasi bisnis. Akibatnya, Pertamina harus menanggung utang yang jumlahnya cukup besar.

Dia mencontohkan kebijakan manajemen Pertamina yang rajin mengakuisisi sumur minyak di luar negeri. Pembelian ladang minyak dilakukan dengan utang.

"Sudah ngutang 16 miliar dollar AS, tiap kali otaknya pinjam duit terus, saya sudah kesal ini. Pinjam duit terus, mau akuisisi terus," kata Ahok, dikutip dari tayangan yang diunggah akun YouTube POIN dan dilihat pada Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Ahok Usul Bubarkan Saja Kementerian BUMN, Apa Alasannya?

Dia mengungkapkan, selain secara hitungan bisnis kurang menguntungkan, Pertamina sebaiknya fokus mengeksplorasi ladang minyak di dalam negeri.

"Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi ini, beli-beli minyak ini," ucap Ahok.

Jengkel soal kilang minyak

Pria yang kini akrab disapa BTP ini berujar, contoh temuannya yang lain soal ketidakefisienan Pertamina yakni soal pembangunan kilang minyak.

Dirinya masih meminta penjelasan kenapa banyak kilang baru yang belum juga dibangun. Padahal, lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang serius patungan bisnis dengan Pertamina.

Baca juga: Direktur Keuangan Pertamina Buka-bukaan Penyebab Rugi Rp 11 Triliun

"Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama kalian diemin? Terus sudah ditawarin kenapa ditolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit," ujar Ahok.

Ahok membeberkan bahwa posisinya di Pertamina juga sering kali dipermasalahkan. Alasannya, karena keberadaannya mengganggu keharmonisan dalam perusahaan.