Soal Revisi UU BI, Ini Kata Gubernur Bank Sentral

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo angkat bicara mengenai polemik rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Perry menyiratkan, pihaknya percaya pada pernyataan Presiden RI Joko Widodo bahwa pemerintah tidak akan menggadaikan independensi bank sentral.

Jokowi diketahui menyampaikan pernyataan itu pada 2 September 2020 kepada koresponden asing.

"Dalam hal ini dapat kami sampaikan dan kita cermati, pada tanggal 2 September 2020 Bapak Presiden sudah menegaskan dan menjamin independensi BI. Saya kira itu sudah jelas," kata Perry dalam dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG September, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Di Revisi UU BI, Dewan Moneter Diganti Dewan Kebijakan Ekonomi Makro

Perry juga menyorot pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan persnya kepada awak media pada 4 September 2020.

Saat itu, wanita yang akrab disapa Ani ini menyatakan pemerintah belum membahas secara saksama inisiatif DPR tentang revisi Undang-Undang BI.

"Dari ketengan pers Ibu Menkeu, beliau menyatakan mengenai revisi UU BI yang merupakan inisiatif DPR, pemerintah belum membahas hingga saat ini. Dalam penjelasan presiden posisi (pemerintah) sudah jelas, kebijakan moneter harus tetap kredibel, efektif, dan independen. Saya kira itu," ucap Perry.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pemerintah belum membahas revisi Undang-Undang Bank Indonesia yang belakangan santer menjadi sorotan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, revisi dalam rangka penataan dan penguatan sistem keuangan harus mengedepankan tata kelola yang baik.

"Perlu ada mekanisme check and balance yang memadai, dan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga," tutur Ani.

Baca juga: Rencana Pembentukan Dewan Moneter Dinilai Ancam Independensi BI

Sebagai informasi, DPR tengah mendiskusikan revisi UU BI. Siang ini, Kamis (17/9/2020), Badan Legislatif (Baleg) DPR kembali mengadakan rapat membahas revisi UU tersebut.

Ada banyak pasal yang menjadi sorotan para pengamat dan pelaku pasar, salah satunya mengenai pembentukan dewan moneter untuk menetapkan setiap kebijakan moneter yang ditempuh.

Setidaknya, ada 2 menteri ekonomi yang tergabung dalam Dewan Moneter dan diketuai oleh Menteri Keuangan. Pemerintah bahkan bisa menambah menteri beberapa orang menteri sebagai anggota penasehat kepada Dewan Moneter bila dipandang perlu.

Selanjutnya, keputusan dewan moneter diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Bila Gubernur tidak memufakati hasil musyawarah, Gubernur dapat mengajukan pendapatnya kepada pemerintah.

Hal ini jadi dipersoalkan lantaran BI seolah tak lagi memiliki independensi dan peran gubernur dalam mengambil kebijakan moneter menjadi lemah.

Baca juga: BI Masih Layani Penukaran Uang Rp 75.000: Stok Masih Banyak