Kepada Gubernur Bali Luhut Minta Jangan Hanya Bertumpu Pariwisata

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pemerintah Provinsi Bali akan meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya melalui TamanTerumbu Karang Indonesia (ICRG) pada Hari Rabu (7/10/2020).

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi (rakor) PEN Restorasi Terumbu Karang ICRG yang diadakan secara virtual pada hari ini.

Rakor yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan program yang akan segera dilaksanakan pada 5 daerah di Provinsi Bali. Kelima daerah yang menjadi lokasi program PEN ini antara lain Pantai Sanur, Pantai Nusa Dua, Pantai Pandawa, Pantai Serangan, dan Buleleng.

Baca juga: Kemenko Perekonomian: Inklusi Keuangan Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi

“Dengan mengembangkan sektor kelautan dana stimulus dari pemerintah akan membantu masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian dan tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata saja,” ujarnya, Senin (5/10/2020).

Dia mengatakan bahwa Bali perlu mengembangkan sektor kelautan agar perekonomian tetap bisa berjalan.

“Pak Gubernur (Wayan Koster) ngomong sama Udayana, universitas untuk bikin studinya. Program apa saja yang bisa segera dibuat dan dikerjakan tahun ini biar dapat dimasukkan ke anggaran tahun depan,” pinta Luhut kepada Gubernur Bali yang hadir dalam rakor tersebut.

Sebagai informasi, pelaksanaan program PEN Restorasi Terumbu Karang ini dikoordinasikan Kemenko Marves. Lalu untuk penyelenggara kegiatannya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) khususnya Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Kemudian dalam pelaksanaan di lapangan KKP akan dibantu oleh Pemda Bali, LIPI, BKSDA Bali, Perguruan Tinggi, serta Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

“Pelaksanaan program ini sudah sangat maju, dan koordinasi antara Kemenko Marves serta KKP telah berjalan dengan baik. Saat ini lahan yang disediakan masih meliputi 50 hektare tetapi kita sudah menjalankan tepat waktu,” ujar Menteri KP Edhy Prabowo yang hadir dalam kesempatan tersebut.