Soal Kapal Asing di UU Cipta Kerja, KKP: Tetap Tak Boleh Beroperasi!

Kompas.com - 08/10/2020, 18:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan mengenai izin operasi kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) muncul di UU omnibus law Cipta Kerja yang disahkan DPR Senin lalu, (5/10/2020).

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 27 klaster Kelautan dan Perikanan. Pasal 27 ayat (2) menyebut, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah.

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini menyatakan, aturan mengenai operasi kapal asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan amanat United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Baca juga: Sejak Jadi Menteri, Edhy Sudah Tangkap 71 Kapal Asing Pencuri Ikan

UNCLOS mengamanatkan kapal berbendera asing diperbolehkan menangkap ikan di ZEE yang didahului dengan perjanjian kerja sama antar dua negara (government to government/G to G).

"Jadi wilayah ZEE itu bukan milik kita, kita hanya diberi kesempatan untuk memanfaatkannya. Kalau negara tidak mampu, boleh mengelolanya dengan kerja sama negara lain. Undang-undang (Perikanan) mengadopsi hal itu. Tapi karena kita merasa mampu, kita bisa mengelolanya (sendiri)," kata Zaini kepada Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Zaini menyebutkan, kerja sama sempat dilakukan sampai tahun 2006. Namun sejak tahun 2006, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang mewajibkan semua kapal penangkap ikan yang memanfaatkan hasil laut harus berbendera Indonesia.

"Melalui Permen, ditutup dan semua kapal penangkap ikan harus berbendera Indonesia, sehingga sejak itu sampai sekarang tidak pernah lagi dikeluarkan izin kapal berbendera asing untuk menangkap di ZEEI," ujar Zaini.

Sementara kapal asing dalam UU Cipta Kerja memang tidak mengubah pasal yang berkaitan dengan hal tersebut. Namun aturan turunannya tetap tidak mengizinkan kapal asing menangkap ikan di ZEEI.

"Aturan turunannya tetap tidak memperbolehkan kapal berbendera asing beroperasi di ZEEI," pungkasnya.

Sebelumnya, izin operasi kapal asing di ZEEI ini juga dijelaskan oleh Menteri KP, Edhy Prabowo. Edhy menegaskan, pihaknya tak mengizinkan kapal asing beroperasi di Indonesia. Dia menerangkan, kapal-kapal itu adalah kapal yang dimiliki oleh orang Indonesia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Whats New
Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Whats New
Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Rilis
Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Whats New
Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Whats New
Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Whats New
Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Whats New
100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

Whats New
Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Whats New
100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

Whats New
Asal Usul Huruf 'K' sebagai Singkatan Ribuan

Asal Usul Huruf "K" sebagai Singkatan Ribuan

Whats New
Mendag Zulhas Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

Mendag Zulhas Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

Whats New
BNI Dukung UMKM Wiracana Handfan Tembus Pasar Ekspor ke 10 Negara Lebih

BNI Dukung UMKM Wiracana Handfan Tembus Pasar Ekspor ke 10 Negara Lebih

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.