Batu Bara Bisa Bebas Royalti, Pemerintah Klaim Tidak Akan Merugikan Negara

Kompas.com - 15/10/2020, 15:08 WIB
Potensi sumber daya alam batu bara dan pemanfaatannya adalah salah satu modal Indonesia untuk menjadi negara maju. ESDMPotensi sumber daya alam batu bara dan pemanfaatannya adalah salah satu modal Indonesia untuk menjadi negara maju.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan royalti batu bara, bagi para pelaku usaha yang fokus melakukan hilirisasi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 128 A Klaster Energi dan Sumber Daya Mineral Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Insentif tersebut dinilai beberapa pihak akan mengganggu pendapatan negara.

Namun, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sujatmiko, memastikan insentif berupa 0 persen royalti batu bara bagi pelaku hilirisasi tidak akan merugikan negara.

Baca juga: Panel Surya Siap Salip Batu Bara sebagai Bahan Bakar Listrik Nomor Satu

Menurut dia, hilirisasi mampu menciptakan efek berganda yakni membuka lapangan kerja serta menggerakkan roda perekonomian daerah. Dengan efek berganda itu, maka penerimaan negara yang hilang dari royalti nol persen akan tersubstitusi.

"Kalau industri jalan maka secara agregat pajak memberi keuntungan bagi negara. Bagi daerah juga berdampak untuk pengembangan infrastruktur dan ekonomi penunjang," ujar Sujatmiko dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2020).

Sujatmiko pun kembali menegaskan, pemerintah saat ini tengah fokus melakukan hilirisasi terhadap berbagai produk energi nasional, salah satunya adalah batu bara.

Selain pembebasan royalti, pemerintah juga menyiapkan insentif non fiskal bagi pelaku usaha hilirisasi berupa izin usaha selama umur cadangan tambang.

"Artinya, izin usaha pertambangan tidak lagi dibatasi 20 tahun," katanya.

Lebih lanjut, Sujatmiko mengungkapkan ada tujuh skema hilirisasi batubara yang tengah dikembangkan oleh pemerintah, yakni gasifikasi batu bara, pembuatan kokas (cokes making), underground coal gasification, pencairan batu bara, peningkatan mutu batu bara, pembuatan briket, dan coal slurry/coal water mixture.

"Tujuh hilirisasi ini masa depan batubara kita agar menjadi tulang punggung energi baik di Indonesia maupun dunia," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menyoroti aturan pembebasan royalti itu dari sisi penerimaan negara. “Kalau royalti 0 persen terus negara dapat apa,” katanya.

Ia pun mengaku tidak setuju apabila kebijakan ini dinilai mampu mengatasi permasalahan defisit neraca minyak dan gas (migas). Sebagai informasi, salah satu hasil hilirisasi batu bara adalah Dimethyl Ether (DME) yaitu produk alternatif pengganti elpiji.

“Ada yang bilang mengurangi CAD (Current Account Deficit) sektor migas. Saya kira enggak bisa seperti itu,” katanya.

Baca juga: Gasifikasi hingga Briket, 7 Cara Pemerintah Hilirisasi Batu Bara



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BI Prediksi Inflasi April 2021 Capai 0,15 Persen, ini Penyebabnya

BI Prediksi Inflasi April 2021 Capai 0,15 Persen, ini Penyebabnya

Whats New
[TREN FOODIE KOMPASIANA] Tunjangan Meugang bagi Pekerja di Aceh | Menambah Skill Memasak di Bulan Suci Ramadhan

[TREN FOODIE KOMPASIANA] Tunjangan Meugang bagi Pekerja di Aceh | Menambah Skill Memasak di Bulan Suci Ramadhan

Rilis
Menko Luhut Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 314 Juta Ton di 2030

Menko Luhut Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 314 Juta Ton di 2030

Whats New
KPPU: Harga Telur hingga Daging Ayam Naik di Hampir Semua Provinsi

KPPU: Harga Telur hingga Daging Ayam Naik di Hampir Semua Provinsi

Whats New
Apakah Diperbolehkan Daftar Sekolah Kedinasan dan Ikut Tes CPNS/PPPK?

Apakah Diperbolehkan Daftar Sekolah Kedinasan dan Ikut Tes CPNS/PPPK?

Work Smart
Jalin Kerja Sama dengan JPEN, PGN Berusaha Dorong Daya Saing Industri Jateng

Jalin Kerja Sama dengan JPEN, PGN Berusaha Dorong Daya Saing Industri Jateng

Rilis
Kemenperin Targetkan Industri Farmasi Tumbuh Double Digit pada 2021

Kemenperin Targetkan Industri Farmasi Tumbuh Double Digit pada 2021

Whats New
Permintaan Kredit Terus Tumbuh, Ini Indikatornya

Permintaan Kredit Terus Tumbuh, Ini Indikatornya

Whats New
[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Beda Nasib LG dan Samsung | Belajar dari Italia Melestarikan Ekosistem Lingkungan

[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Beda Nasib LG dan Samsung | Belajar dari Italia Melestarikan Ekosistem Lingkungan

Rilis
Sandiaga Uno Targetkan Bali Bisa Dikunjungi Wisman Pada Tahun Ini

Sandiaga Uno Targetkan Bali Bisa Dikunjungi Wisman Pada Tahun Ini

Whats New
Aset TMII Capai Rp 20,5 Triliun, Kemenkeu: Baru Tanahnya Saja

Aset TMII Capai Rp 20,5 Triliun, Kemenkeu: Baru Tanahnya Saja

Whats New
Masih Calon Pulau, KKP Cek Lebih Lanjut Kemunculan Pulau Baru Usai Badai Seroja

Masih Calon Pulau, KKP Cek Lebih Lanjut Kemunculan Pulau Baru Usai Badai Seroja

Whats New
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] 4 Alasan Perempuan di Desa Memilih Tandur sebagai Profesi | 'Power of Resilience' adalah Kunci

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] 4 Alasan Perempuan di Desa Memilih Tandur sebagai Profesi | "Power of Resilience" adalah Kunci

Rilis
Bernie Madoff, Penjahat Skema Ponzi Terbesar yang Meninggal di Penjara

Bernie Madoff, Penjahat Skema Ponzi Terbesar yang Meninggal di Penjara

Whats New
Ramadhan, Mendag Lutfi: Harga Bahan Pokok Stabil!

Ramadhan, Mendag Lutfi: Harga Bahan Pokok Stabil!

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X