Luhut Bantah UU Cipta Kerja Dibahas Kejar Tayang dan Tertutup

Kompas.com - 17/10/2020, 07:18 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sedang menjadi pembicara dalam acara restorasi terumbu karang, di Nusa Dua, Bali, Rabu (19/8/2020). Dokumentasi Humas Kemenko Kemaritiman dan InvestasiMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sedang menjadi pembicara dalam acara restorasi terumbu karang, di Nusa Dua, Bali, Rabu (19/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja tidak dikerjakan buru-buru karena inisiasinya bahkan telah dilakukan sejak ia menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2015.

"Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini," kata Luhut dilansir dari Antara, Sabtu (17/10/2020).

Luhut menuturkan kala itu ia mengumpulkan pakar-pakar hukum dalam inisiasi Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.

"Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua juga bisa diajak omong. Ada keterbatasan," kata dia.

Baca juga: Kepala BKPM: UU Cipta Kerja Permudah Lulusan Kuliah Jadi Pengusaha

Banyak kekurangan

Luhut mengatakan dalam pembahasannya, tidak semua pihak pula sepakat. Ia pun mengakui itulah ciri demokrasi yang tidak pernah bulat. Ia juga mengakui Omnibus Law Cipta kerja tidak sempurna.

Namun, ia memastikan kekurangan-kekurangan yang ada akan diatur kemudian dalam aturan turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini," tukas Luhut.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Baca juga: UU Cipta Kerja, Asing Kini Boleh Miliki Apartemen di RI

Menurut Menaker Ida, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha.

Oda Fauziyah juga mengatakan sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja sudah dilakukan dengan partisipasi publik yang melibatkan serikat pekerja, pengusaha dan akademisi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tingkatkan Literasi Keuangan Milenial, GoPay Luncurkan FinanSiap

Tingkatkan Literasi Keuangan Milenial, GoPay Luncurkan FinanSiap

Whats New
Terus Tumbuh, Transaksi Digital Bank Danamon Capai 81 Persen

Terus Tumbuh, Transaksi Digital Bank Danamon Capai 81 Persen

Whats New
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Menjadi Leader Berkarakter | Lingkungan Kerja yang Toxic | Sunk Cost Fallacy, Masa Lalu Memperburuk Keputusan

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Menjadi Leader Berkarakter | Lingkungan Kerja yang Toxic | Sunk Cost Fallacy, Masa Lalu Memperburuk Keputusan

Rilis
BTN Kantongi Laba Bersih Rp 920 Miliar pada Kuartal II-2021

BTN Kantongi Laba Bersih Rp 920 Miliar pada Kuartal II-2021

Whats New
Mulai 29 Juli, Naik KA Jarak Jauh di Sumatera Wajib Pakai Kartu Vaksin

Mulai 29 Juli, Naik KA Jarak Jauh di Sumatera Wajib Pakai Kartu Vaksin

Whats New
Naik 18 Persen, Danamon Raup Laba Bersih Rp 998 Miliar pada Semester I-2021

Naik 18 Persen, Danamon Raup Laba Bersih Rp 998 Miliar pada Semester I-2021

Whats New
Kemenkeu: Investasi Dapat Terus Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Kemenkeu: Investasi Dapat Terus Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Whats New
Ini 4 Tips Investasi bagi Milenial

Ini 4 Tips Investasi bagi Milenial

Spend Smart
Dahlan Iskan: Akidi Tio Banyak Menyumbang, tapi Selalu Atas Nama Hamba Tuhan

Dahlan Iskan: Akidi Tio Banyak Menyumbang, tapi Selalu Atas Nama Hamba Tuhan

Whats New
IHSG Ditutup di Zona Merah, Rupiah Menguat

IHSG Ditutup di Zona Merah, Rupiah Menguat

Whats New
Ini Alasan IMF Revisi ke Bawah Outlook Ekonomi Negara Emerging Termasuk RI

Ini Alasan IMF Revisi ke Bawah Outlook Ekonomi Negara Emerging Termasuk RI

Whats New
Ada Pengetatan Kebijakan, Harta Miliarder China Merosot Rp 197,2 Triliun

Ada Pengetatan Kebijakan, Harta Miliarder China Merosot Rp 197,2 Triliun

Whats New
Gubernur BI Lantik 7 Pimpinan Baru Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Gubernur BI Lantik 7 Pimpinan Baru Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Rilis
BI Tekankan Pentingnya Transformasi Ekonomi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

BI Tekankan Pentingnya Transformasi Ekonomi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Rilis
Ini Jumlah Pelamar CPNS dan PPPK yang Sudah Lolos Administrasi

Ini Jumlah Pelamar CPNS dan PPPK yang Sudah Lolos Administrasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X