Kasus Utang Bambang Trihatmodjo ke Negara, Kemenkeu Serahkan ke Pengadilan

Kompas.com - 20/11/2020, 13:56 WIB
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan sepenuhnya ke kasus utang Bambang Trihatmodjo ke negara dalam penyelenggaraan SEA Games XIX Tahun 1997, kepada pengadilan.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, pihaknya meyakini proses hukum yang berlangsung dengan baik akan menghasilkan kepastian hukum terkait kasus ini.

"Kita akan ikuti prosedur di pengadilan dengan teliti. Jadi kita akan ikuti semua proses di pengadilan, itu yang suatu proses yang baik supaya kita juga bisa mendapatkan kepastian," ujar dia dalam diksusi DJKN secara virtual, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Tak Ada Kompromi, Kemenkeu Minta Bambang Trihatmodjo Bayar Utang

Kendati demikian, Isa enggan merinci lebih lanjut terkait perkembangan kasus tersebut, termasuk soal besaran jumlah piutang yang dimiliki negara terhadap Bambang.

"Saya enggak bisa bicara detil mengenai piutangnya, mengenai pihak yang terutang kepada negara," katanya.

Seperti diketahui, Bambang yang merupakan pengusaha nasional sekaligus putra mantan Presiden Soeharto, menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran terkait pencekalannya ke luar negeri.

Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Keputusan Menkeu Nomor 108/KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah RI terhadap Sdr. Bambang Trihatmodjo dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Utang Bambang tersebut bermula dari penyelenggaraan SEA Games XIX Tahun 1997. Kala itu Bambang merupakan ketua konsorsium swasta yang ditunjuk pemerintah menjadi penyelenggara gelaran olahraga antar-negara ASEAN di Jakarta.

Baca juga: Fakta Gugatan Bambang Trihatmodjo ke Menteri Keuangan

Saat itu konsorsium swasta kekurangan dana sehingga harus ditalangi oleh pemerintah. Pinjaman tersebut yang pada akhirnya menjadi utang konsorsium kepada negara atau piutang negara.

Sebelumnya, Isa sempat mengatakan, keputusan Menkeu melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Bambang, diambil agar yang bersangkutan mematuhi kewajiban untuk mengembalikan utang kepada pemerintah.

Langkah itu diambil usai Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diketuai oleh Menteri Keuangan telah melakukan panggilan untuk memberi peringatan. Namun, pihak yang bertanggung jawab tidak merespons hal tersebut.

"Dalam menjalankan tugas, panitia pasti sudah memanggil, memperingatkan yang bertanggung jawab untuk melunasi utang. Kalau tidak diperhatikan, maka panitia diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan action yang lebih," jelas Isa dalam keterangannya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X