Kompas.com - 20/11/2020, 13:04 WIB
Tangkapan layar pesawat maskapai penerbangan Garuda Indonesia menggunakan masker, Selasa (13/10/2020). dok. Instagram @garuda.indonesiaTangkapan layar pesawat maskapai penerbangan Garuda Indonesia menggunakan masker, Selasa (13/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia Tbk mendapat restu untuk menerbitkan Mandatory Convertible Bond (MCB) atau obligasi wajib konversi senilai Rp 8,5 triliun dari para pemegang sahamnya.

Hal tersebut diputuskan saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia yang diselenggarakan pada Jumat (20/11/2020).

“Persetujuan para pemegang saham untuk Garuda menerbitkan OWK (Obligasi Wajib Konversi) dengan total maksimum Rp 8,5 triliun dengan tenor maksimum 7 tahun yang wajib dikonversi menjadi saham baru begitu jatuh tempo,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.

Baca juga: Fenomena Garuda: Rugi Rp 15 Triliun, Sahamnya Justru Meroket 40 Persen

Irfan menambahkan, dengan adanya keputusan ini pihaknya bisa berdiskusi lebih lanjut dengan pelaksana investasi dari Kementerian Keuangan, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

“Kami bisa selesai secepatnya, tentu saja berharap (MCB) ini bisa diselesaikan sebelum akhir tahun (2020),” kata Irfan.

Irfan menjelaskan, nantinya dana dari MCB ini akan digunakan untuk mendukung liabilitas dan solvabilitas keuangan perseroannya. Misalnya, untuk mendukung operasional perusahaan di tahun mendatang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Target utama MCB ini kelangsungan perusahaan berjalan lancar, beyond itu kita berharap bahwa dengan MCB ini kita bisa dorong lebih cepat recovery industri penerbangan yang ujungnya bisa bantu recovery perekonomian nasional,” ungkapnya.

Sebelumnya, PT Garuda Indonesia akan mendapat dana talangan dari pemerintah sebesar Rp 8,5 triliun.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengusulkan agar dana talangan tersebut menggunakan skema mandatory convertible bond (MCB) atau obligasi wajib konversi. Nantinya, pemerintah akan menjadi standby buyer.

“Karena kami ingin memastikan manajemen harus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk bisa memastikan perusahaan ini bisa dijaga kelangsungannya. Jadi tak semata mengandalkan dana talangan,” ujar Irfan saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Erick Thohir Copot Direktur Keuangan Garuda Peninggalan Ari Ashkara

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.