Muhammadiyah Desak Pemerintah Tindak Spekulan Kedelai

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk segera menindak pihak-pihak yang melakukan tindakan tidak terpuji yang berakibat pada langkanya kedelai, seperti penimbunan ataupun melakukan spekulasi.

Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, Anwar Abbas mengatakan, jika benar ada spekulasi dan permainan sepihak, pemerintah harus tegas menghukum sesuai dengan besarnya dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat.

"Maka Muhammadiyah meminta pemerintah untuk menindak mereka dengan tegas dan menggiring mereka ke pengadilan, untuk dijatuhi hukuman yang sesuai dengan besar dan dampak buruk dari kesalahannya," kata Anwar kepada Kompas.com, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Soal Polemik Kedelai Impor, Mentan: Saya Tidak Mau Janji Dulu

Anwar menuturkan, penindakan diperlukan agar dunia usaha dan kehidupan ekonomi masyarakat kembali menggeliat, sekaligus tak ada lagi yang dirugikan.

Adapun, para perajin tahu-tempe telah mogok produksi sejak malam tahun baru atau 1-3 Januari 2021. Hal tersebut sebagai respons perajin terhadapnya melonjaknya harga kedelai sebagai bahan baku tempe-tahu.

Tercatat harga kedelai naik dari kisaran awal Rp 7.000 per kilogram menjadi Rp 9.200 - Rp 9.500 per kilogram. Akibatnya, harga tahu-tempe di Jakarta naik jadi 10-20 persen dari harga normal.

"Kalau harga kedelai naik, maka biaya produksi dari para pembuat tempe dan tahu tentu akan meningkat. Kalau biaya produksi mereka meningkat, tentu harga jual mereka juga harus meningkat," ucap Anwar.

Sayangnya, peningkatan harga justru membuat daya beli masyarakat terhadap tahu dan tempe semakin menurun. Hal ini akan berpengaruh pada keuntungan produsen dan pedagang tahu-tempe.

Jika ini terjadi, kata Anwar, bakal berpengaruh pada kepada tingkat kesejahteraan para produsen dan para pedagang tahu-tempe. Begitupun kepada warga, karena tidak mampu lagi membeli sesuai dengan kebutuhan pokoknya.

"Oleh karena itu PP Muhammadiyah meminta pemerintah untuk secepatnya mengatasi masalah ini," ucap dia.

Baca juga: Mentan Buka-bukaan Soal Alasan Sulitnya Swasembada Kedelai