BI Terbitkan Aturan Baru Sistem Pembayaran, Berlaku Mulai 1 Juli 2021

Kompas.com - 08/01/2021, 13:30 WIB
Ilustrasi Bank Indonesia (BI). SHUTTERSTOCKIlustrasi Bank Indonesia (BI).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia menerbitkan payung hukum sistem pembayaran melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

Hal itu merupakan implementasi dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Aturan tersebut mulai berlaku pada Juli 2021 mendatang, sembari menyiapkan aturan turunan yang lebih rinci dari PBI.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta mengatakan, PBI yang baru ini memperkuat peran BI sebagai regulator di tengah meningkatnya tren ekonomi keuangan digital.

Baca juga: PLN Pastikan Tarif Listrik Tak Akan Naik di Awal 2021

Tren digitalisasi yang semakin kompleks ini dibayangi oleh beragam risiko. Untuk itu perlu ada keseimbangan antara inovasi digital dengan mitigasi risiko.

"Namanya digitalisasi dan inovasi tidak datang sendiri, selalu datang dengan risiko yang perlu dimitigasi. Kenapa BI repot (membuat payung hukum)? Kita tidak mau kehilangan kesempatan (tren digitalisasi), tapi tidak mau juga mengganggu stabilitas sistem keuangan (akibat risiko yang muncul)," kata Filianingsih dalam konferensi virtual, Jumat (8/1/2021).

Filianingsih menuturkan, PBI yang baru ini didasarkan pada pendekatan berbasis aktifitas dan risiko, tidak pada pendekatan berbasis kelembagaan seperti aturan lama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena sebagai payung hukum, pengaturannya pun mengedepankan principle-based regulation atau aturan dasar, bukan aturan terperinci dan detil.

Oleh karena itu, BI bakal menggandeng Self Regulatory Organization (SRO) sistem pembayaran.

"Karena mereka yang tahu dan ada di depan, lebih mengetahui apa kebutuhan industri. Mulai minggu depan kita akan konsultasi dengan perusahaan yang sudah mendapat izin dan perusahaan yang sedang mengajukan (izin)," sebut Filianingsih.

Baca juga: Perdagang Keluhkan Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp 100.000 per Kg, Daging Sapi Rp 126.000 per Kg

Aturan akan disesuaikan dengan dua kategori, yakni PBI penyedia jasa pembayaran (PJP) dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP). Adapun klasifikasi sistem pembayaran terdiri dari 3 bentuk, yakni PSPS, PSPK, dan PSPU.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Investasi Reksadana, Apakah Menguntungkan?

Investasi Reksadana, Apakah Menguntungkan?

Earn Smart
[POPULER MONEY] Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan PPKM | Keluarga Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun

[POPULER MONEY] Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan PPKM | Keluarga Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun

Whats New
Soal Debt Collector, Perusahaan Pembiayaan: Penagihan Tidak Serta Merta dengan Eksekusi

Soal Debt Collector, Perusahaan Pembiayaan: Penagihan Tidak Serta Merta dengan Eksekusi

Whats New
Sandiaga Uno : Tingkap Okupansi Dibawah 10 Persen Selama PPKM Level 4

Sandiaga Uno : Tingkap Okupansi Dibawah 10 Persen Selama PPKM Level 4

Whats New
Indef Ungkap Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Covid-19 di Daerah

Indef Ungkap Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Covid-19 di Daerah

Whats New
SKK Migas Mulai Eksplorasi Migas di Lamongan

SKK Migas Mulai Eksplorasi Migas di Lamongan

Rilis
Ekonom Ingatkan Risiko Kenaikan Defisit Anggaran dari Penambahan PEN

Ekonom Ingatkan Risiko Kenaikan Defisit Anggaran dari Penambahan PEN

Whats New
Luhut Pantau Ketat PPKM Level 4 di Solo Raya dan DIY

Luhut Pantau Ketat PPKM Level 4 di Solo Raya dan DIY

Whats New
Prudential Indonesia Luncurkan Dana Investasi PRULink Dollar AS

Prudential Indonesia Luncurkan Dana Investasi PRULink Dollar AS

Rilis
Menko Airlangga Umumkan Sewa Toko Bebas PPN, Ini Kata Pengusaha Ritel

Menko Airlangga Umumkan Sewa Toko Bebas PPN, Ini Kata Pengusaha Ritel

Whats New
PPKM Diperpanjang hingga 2 Agustus, Ini Ketentuan Pegawai BKN yang Bekerja di Kantor

PPKM Diperpanjang hingga 2 Agustus, Ini Ketentuan Pegawai BKN yang Bekerja di Kantor

Rilis
AP I: Penumpang Pesawat Turun 76 Persen selama PPKM Darurat

AP I: Penumpang Pesawat Turun 76 Persen selama PPKM Darurat

Whats New
Ini Sanksi Bagi Perusahaan Industri yang Langgar Aturan Operasional Selama PPKM Level 4

Ini Sanksi Bagi Perusahaan Industri yang Langgar Aturan Operasional Selama PPKM Level 4

Whats New
Kemenperin Siapkan 500 Fasilitas Isoman Bagi Pasien Covid-19

Kemenperin Siapkan 500 Fasilitas Isoman Bagi Pasien Covid-19

Rilis
OJK Wajibkan Debt Collector Bawa Surat Tugas dan Sertifikat Profesi dalam Penagihan Utang

OJK Wajibkan Debt Collector Bawa Surat Tugas dan Sertifikat Profesi dalam Penagihan Utang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X