Covid-19 Bikin Bisnis Hotel dan Restoran di Jakarta Kian Merana

Kompas.com - 17/01/2021, 18:19 WIB
Ilustrasi restoran sepi tanpa pengunjung. Dok. Shutterstock/Viktoriya PavliukIlustrasi restoran sepi tanpa pengunjung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi virus corona (Covid-19) telah menekan industri akomodasi dalam satu tahun ke belakang.

Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan, pembatasan aktivitas masyarakat di DKI Jakarta membuat pelaku bisnis hotel dan restoran harus mengencangkan ikat pinggang. Sebab, sebelum terpukul pandemi saja, tingkat okupansi atau keterisian kamar hotel saja sudah terus menurun, dari 70 persen menjadi hanya sekitar 56 persen.

Sementara saat ini, tingkat keterisian kamar hotel sudah di bawah 20 persen.

"Hotel dan restoran ini paling terpuruk dan paling awal (terkena dampak pandemi). Dan diprediksi akan recovery paling akhir di antara industri lain," ujarnya dalam diskusi Industri Hotel dan Restoran Bangkit di 2021, Minggu (17/1/2021).

Baca juga: Pengunjung Restoran Kian Dibatasi Selama PPKM, Begini Keluh Kesah Pengusaha

Untuk itu, pihaknya pun meminta agar pemerintah memberi program khusus untuk membuat wisatawan domestik dan asing menginal lebih lama di hotel-hotel kawasan Jakarta.

Harapannya, dengan demikian juga akan meningkatkan tingkat kunjungan di restoran di kawasan Jakarta pula.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami sepakat membangun kebangkitan agar pelaku usaha bisa bangkit dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih parah," sebut Iwan.

Berdasarkan catatannya, DKI Jakarta memiliki sekitar 991 hotel hingga 2019 lalu. Jumlah tersebut terdiri dari 397 hotel bintang dan 594 hotel non bintang. Sementara itu, jumlah restoran jauh lebih banyak diperkirakan mencapai belasan bahkan puluhan ribu unit restoran.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah memberi keringanan kepada pelaku bisnis hotel dan restoran terkait beban-beban pajak dan biaya pungutan lain.

Hal itu meliputi pajak korporasi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame, pajak air tanah, biaya listrik, pungutan tenaga kerja, dan pungutan-pungutan lain agar diringankan.

"Yang dirasa selama ini memberatkan kami juga pajak hotel dan warung kecil itu tetap berlaku. Selama ini dikenakan pajak final Rp 4,8 miliar (batasan yang dikenakan pajak final)," ujar Iwan.

"Kelihatannya ini mau diturunkan jadi Rp 2 miliar, kalau diturunkan menjadi Rp 2 miliar saya kira akan timbulkan persoalan serius ke depan. Oleh karena itu kami usulkan ditingkatkan paling tidak menjadi Rp 7,5 miliar, itu yang dikenakan pajak final bagi hotel non bintang dan restoran kecil," tambah dia.

Baca juga: Pembatasan Jawa-Bali, Pengusaha: Restoran Bakal Makin Banyak Tutup



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saham-saham Ini Berpotendi Dilepas BP Jamsostek, Apa Kata Analis?

Saham-saham Ini Berpotendi Dilepas BP Jamsostek, Apa Kata Analis?

Whats New
PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

Rilis
Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Whats New
Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Whats New
Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Whats New
Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Whats New
Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Whats New
[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Rilis
Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Rilis
Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Whats New
13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

Whats New
RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X