Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Kompas.com - 25/01/2021, 17:36 WIB
Illustrasi kartu BPJS Ketenagakerjaan KOMPAS.com/NURWAHIDAHIllustrasi kartu BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan buka suara terkait dugaan penyelewengan dana investasi sebesar Rp 43 triliun di badan penyelenggara ketenagakerjaan tersebut.

Sebab, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam agenda fit and proper test mempertanyakan dana itu kepada Inda D Hasman, salah satu calon Dewas BPJS Kesehatan yang kini masih menduduki jabatan Dewas di BPJS Ketenagakerjaan.q

"Sekarang sedang dipersoalkan dugaan penyalahgunaan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Dananya besar sekali kurang lebih Rp 43 triliun. Sekarang pertanyaan saya, selama ini ibu ngerjain apa di situ kalau masih ada penyelewengan atau kesalahan-kesalahan seperti ini?" tanya Daulay melalui tayangan Youtube DPR RI, Senin (25/1/2021).

Baca juga: Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Ikut Seret IHSG Anjlok 2 Persen

Selain itu, dirinya juga menanyakan alasan Inda memilih untuk mengikuti kompetisi calon Dewas BPJS Kesehatan.

Padahal, menurut Daulay, di BPJS Kesehatan malah lebih banyak sekelumit permasalahan dibandingkan di BPJS Ketenagakerjaan.

"Ini agak aneh pertanyaan saya. Biasanya orang BPJS Kesehatan mau pindah ke BPJS Ketenagakerjaan, ini sekarang ibu malah mau pindah dari BPJS Ketenagakerjaan ke BPJS Kesehatan," ucap dia.

"Kenapa saya katakan begitu, di BPJS Kesehatan ini kan lebih banyak masalah secara umum. Di BPJS Ketenagakerjaan ini biasa- biasa saja, tapi kok ibu mau pindah ke sini (BPJS Kesehatan)?" tanyanya kembali.

Menanggapi hal tersebut, Inda pun menjelaskan bahwa dana investasi yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan terjadi kerugian akibat kondisi indeks harga saham yang anjlok sepanjang 2020.

Baca juga: Menaker: Pengelolaan Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Ketat dan Dipagari Regulasi

"Saat ini memang ada masalah yang kita dengar di media tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tapi yang setahu saya, Rp 43 triliun itu adalah potential loss yang diakibatkan oleh makro ekonomi pada saat investasi kita memang turun pada masa satu ke belakang," kata Inda.

Namun, potential loss investasi saat ini yang ditangani BPJS Ketenagakerjaan tersisa Rp 18 triliun.

"Jadi itu adalah mengikuti dari keadaan indeks harga saham," lanjut dia.

Terkait keikutsertaan dalam seleksi calon Dewas BPJS Kesehatan, Inda menjelaskan bahwa dirinya ditunjuk dari unsur Asosiasi Pemberi Kerja.

"Pertanyaannya kenapa saya berpindah? Pada prinsipnya kami unsur keterwakilan dari asosiasi pemberi kerja. Jadi, kami diutus berada di suatu kontestasi untuk menjadi dewan pengawas. Jadi itu bukan pilihan saya pak. Jadi saya sangat menghargai apabila ditugaskan di manapun juga," ujar Inda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangani Banjir di Bandung, Ini yang Dilakukan Kementerian PUPR

Tangani Banjir di Bandung, Ini yang Dilakukan Kementerian PUPR

Rilis
Erick Thohir Dorong Generasi Muda Indonesia Buat Game Sendiri

Erick Thohir Dorong Generasi Muda Indonesia Buat Game Sendiri

Whats New
Hukum Permintaan: Pengertian, Bunyi, dan Faktor yang Memengaruhinya

Hukum Permintaan: Pengertian, Bunyi, dan Faktor yang Memengaruhinya

Whats New
BPKP Lakukan Audit Terkait Dugaan korupsi Garuda Indonesia

BPKP Lakukan Audit Terkait Dugaan korupsi Garuda Indonesia

Whats New
Trading Forex adalah “Ilmu Pasti” yang Tidak Pasti

Trading Forex adalah “Ilmu Pasti” yang Tidak Pasti

Earn Smart
Kaji Dampak ke PLN, Pemerintah Tahan Penerapan Aturan PLTS Atap

Kaji Dampak ke PLN, Pemerintah Tahan Penerapan Aturan PLTS Atap

Whats New
Masih Khawatir Investasi Emas Digital? Bappebti Pastikan Fisik Emasnya Ada

Masih Khawatir Investasi Emas Digital? Bappebti Pastikan Fisik Emasnya Ada

Whats New
Aplikasi Apotek Online GoApotik Raih Sertifikasi ISO 27001

Aplikasi Apotek Online GoApotik Raih Sertifikasi ISO 27001

Rilis
Kolaborasi dengan Startup, Erick Thohir Mau Hadirkan BUMN Day

Kolaborasi dengan Startup, Erick Thohir Mau Hadirkan BUMN Day

Whats New
Lalu Lintas Tol Padaleunyi Dialihkan Mulai 18-21 Januari, Imbas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Lalu Lintas Tol Padaleunyi Dialihkan Mulai 18-21 Januari, Imbas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Whats New
 Pesan Taxi Blue Bird Kini Bisa dari BCA Mobile Banking, Ada Diskon Hingga Rp 20.000

Pesan Taxi Blue Bird Kini Bisa dari BCA Mobile Banking, Ada Diskon Hingga Rp 20.000

Spend Smart
Cara Daftar Vaksin Booster di Aplikasi PeduliLindungi

Cara Daftar Vaksin Booster di Aplikasi PeduliLindungi

Whats New
Pengguna Aplikasi Mapan di Jawa-Bali Sudah 3 Juta Orang, Kini Sasar Sumatera dan Sulawesi

Pengguna Aplikasi Mapan di Jawa-Bali Sudah 3 Juta Orang, Kini Sasar Sumatera dan Sulawesi

Whats New
Rekomendasi Sandiaga Uno: Museum Pasifika Bali Jadi Venue Side Event G20

Rekomendasi Sandiaga Uno: Museum Pasifika Bali Jadi Venue Side Event G20

Whats New
Realisasi Investasi Hulu Migas 2021 Tak Capai Target, tapi Permintaan Minyak Diprediksi Naik

Realisasi Investasi Hulu Migas 2021 Tak Capai Target, tapi Permintaan Minyak Diprediksi Naik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.