Menaker: Pengelolaan Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Ketat dan Dipagari Regulasi

Kompas.com - 20/01/2021, 14:30 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan evaluasi program Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (18/1/2021). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan evaluasi program Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (18/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menanggapi dugaan kasus korupsi yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) saat ini.

Menurutnya, pengelolaan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan telah mengikuti regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pada dasarnya pemerintah telah mengatur dengan ketat pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan melalui PP 93 Tahun 2013 dan perubahannya PP 55 Tahun 2015. BPJS Ketenagakerjaan juga harus tunduk pada peraturan OJK," katanya kepada Kompas.com, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Selain Batu Bara, Ini Deretan Tambang Besar Lainnya di Kalsel

"Regulasi tersebut sejatinya untuk memagari agar pengelolaan aset dan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dapat berkesinambungan," sambung dia.

Namun demikian, dirinya tetap akan terus mengamati proses perkembangan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari dugaan kasus korupsi pengelolaan dana investasi tersebut.

"Perihal adanya dugaan kasus yang saat ini sedang diproses hukum oleh Kejagung, tentu harus kita hormati. Mari kita ikuti dan monitor bersama perkembangan serta hasilnya," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diketahui, Kejagung sejak Senin (18/1/2021) hingga hari ini melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi terkait pengelolaan dana keuangan serta investasi di BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: 2021 Bisnis Makanan Berkonsep Cloud Kitchen Masih Berpeluang Besar

Pada Senin itu, Kejagung memutuskan untuk menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti yang didapat di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta. Penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa enam orang saksi yang merupakan pegawai di BPJS Ketenagakerjaan pada Selasa (19/1/2021).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Selasa, menyebutkan sejumlah saksi yang dimintai keterangan yakni RU selaku Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi BPJS Ketenagakerjaan, EH selaku Asisten Deputi Analisis Portofolio BPJS Ketenagakerjaan.

Berikutnya HN selaku Deputi Direktur Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan, II selaku Deputi Direktur Analisis Portofolio BPJS Ketenagakerjaan, HR selaku Deputi Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, dan AA selaku mantan Deputi Direktur Analisis Portofolio BPJS Ketenagakerjaan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.