Ketika Gratifikasi Dianggap Wajar di Kalangan Pengusaha

Kompas.com - 10/02/2021, 11:15 WIB
Tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/12/2020). KPK memeriksa Hiendra Soenjoto terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara Mahkamah Agung tahun 2011-2016. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATTersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/12/2020). KPK memeriksa Hiendra Soenjoto terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara Mahkamah Agung tahun 2011-2016. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.


KOMPAS.com – Sebagian pelaku usaha ternyata menganggap wajar praktik pemberian hadiah atau gratifikasi kepada aparatur pemerintah.

Hal ini terungkap dari hasil survei nasional yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap kalangan pelaku usaha. LSI menggali opini dari para pelaku usaha pada 17 Desember 2020 – 7 Januari 2021.

Salah satu temuan dalam survei tersebut adalah adanya permakluman terhadap perilaku suap. LSI merilis fenomena toleransi pada gratifikasi ini.

“Sekitar 23,4 persen menganggap wajar bahwa memberikan sesuatu seperti uang, barang, hiburan, hadiah di luar persyaratan/ketentuan untuk memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintah,” tulis LSI dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/2/2021).

Selain itu, cukup banyak pelaku usaha yang menilai positif praktik nepotisme. Sekitar 21,1 persen menganggap bahwa nepotisme adalah tindakan yang normal. Selanjutnya, 13.6 persen menilainya sebagai tindakan yang perlu untuk memperlancar urusan.

Adapun 50,9 persen pelaku usaha menganggap suap/gratifikasi adalah tindakan tidak etis, serta 10 persen menilai sebagai kejahatan.

“Meskipun lebih banyak yang menilainya negatif, namun penilaian positif terhadap nepotisme cukup tinggi mengingat praktik tersebut merupakan praktik yang tergolong negatif,” lanjut LSI.

Survei ini juga mengungkap mengenai pengalaman menyaksikan korupsi. Terdapat 8,9 persen yang menyatakan pernah menyaksikan sendiri pebisnis atau pengusaha member uang atau hadiah di luar ketentuan resmi kepada pegawai pemerintah atau aparat negara dalam setahun terakhir.

Sementara, 13,4 persen menyatakan tidak pernah menyaksikan sendiri tapi ada orang yang dikenal secara pribadi pernah menyaksikannya. Adapun 65 persen menyatakan dirinya dan orang yang dikenal pribadi tidak ada yang pernah menyaksikannya.

“Menurut para pelaku usaha, pemberian uang atau hadiah di luar ketentuan resmi kepada pegawai pemerintah atau aparat Negara ialah untuk menyelesaikan urusan rumit secara cepat,” beber LSI.

Baca juga: PNS Bepergian Selama Long Weekend, Siap-siap Kena Sanksi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X