Luhut: Presiden Ingin APBN Itu Buat Urusin Rakyat, Seperti Kemiskinan...

Kompas.com - 25/02/2021, 15:38 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tengah mengadakan rapat koordinasi secara daring membahas terkait percepatan pembangunan infrastruktur pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat, di Jakarta, Selasa (16/2/2021). Dokumentasi Humas Kemenko MarvesMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tengah mengadakan rapat koordinasi secara daring membahas terkait percepatan pembangunan infrastruktur pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat, di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan dana APBN dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial untuk atasi kemiskinan.

Sementara, untuk pembangunan infrastruktur digunakan dana di Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).

"Presiden ingin APBN itu buat urusin rakyat-rakyat kayak kemiskinan. Infrastruktur apa segala macam lahir dari sini (SWF/LPI)," ujarnya dalam CNBC Economic Outlook, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Soal Tesla, Luhut: Saya Tidak Pernah Bicara Pabrik Mobil!

Luhut menyebutkan, telah ada kepastian dana yang akan dikelola LPI senilai 9,5 miliar dollar AS. Ditambah juga, alokasi dana dari pemerintah sebesar 5 miliar dollar AS.

"Sudah ada komitmen 9,5 miliar dollar AS. Ada dari pemerintah 5 miliar dollar AS. Kita cut untuk tollroad, sea port (pelabuhan), airport, tiga ini dulu. Tapi banyak di BUMN ini aset-aset bagus," katanya.

Menurut Luhut, komitmen dana dari luar negeri untuk LPI antara lain datang dari Uni Emirat Arab (UEA). Terkait hal itu, sebut dia, pekan depan Menteri ESDM UES Suhail Al Mazrroui bakal berkunjung ke Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya telepon Mister Suhail dari Abu Dhabi, minggu depan dia datang kemari, nanti kita bicara. Terus kemudian, nanti mereka taruh duit di situ," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Dewan Pengawas untuk mengurus LPI tersebut. Dua diantaranya merupakan unsur dari pemerintah yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Sedangkan dari unsur profesional, Dewan Pengawas LPI terdiri dari Haryanto Sahari, Darwin Cyril Noerhadi, dan Yozua Makes.

Baca juga: Luhut Sebut 2 Juta Vaksin Covid-19 untuk Mandiri Masuk ke Indonesia pada Maret 2021

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.