Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Kompas.com - 01/03/2021, 19:54 WIB
Seorang pekerja menurunkan buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit di Gambut Jaya, Provinsi Jambi. Antara/Wahyu Putro A via REUTERSSeorang pekerja menurunkan buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit di Gambut Jaya, Provinsi Jambi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah mendengarkan aspirasi mereka terkait usulan penghapusan tindakan pidana penggunaan lahan yang tak berizin di dalam kawasan hutan.

Sebagai gantinya, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, sanksi pidana diubah menjadi denda administratif.

PP tersebut merupakan produk turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Baca juga: Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

"Kami dari awal mengatakan, kami berterima kasih Presiden Jokowi membuat PP ini dengan tidak ada pidana. Karena dengan pidanalah yang paling kami takutkan," ucap Gulat dalam konfrensi pers virtual, Senin (1/3/2021).

Oleh karena itu, para petani sawit yang kebunnya telah terbangun di dalam kawasan hutan sebelum terbitnya PP tersebut tidak lagi khawatir saat ini.

Kendati demikian, Apkasindo tetap memberikan usulan kepada pemerintah terkait pengenaan sanksi administrasi bagi petani sawit yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebesar Rp 1 juta per hektare.

"Khusus petani sawit sebaiknya menggunakan perhitungan flat. Kami mengusulkan Rp 1 juta per hektare dengan tidak ada faktor pengali lainnya," ujar Gulat.

Sebab, menurut Gulat, bila pemerintah tetap menggunakan rumus dalam PP itu, maka dapat dipastikan tak lebih dari 10 persen petani dalam kawasan hutan yang mampu membayar denda.

Baca juga: Genjot Produksi Kelapa Sawit, Sinar Mas Agribusiness and Food Terus Maksimalkan Penggunaan Teknologi

Kemudian, muncul potensi gangguan dari pengenaan sanksi administrasi kepada petani sawit, seperti program bio energi melalui energi baru terbarukan (EBT).

Muncul pula pengangguran baru karena matinya aktivitas perkebunan sawit rakyat, khususnya yang menggarap dalam kawasan hutan tanpa perizinan.

Kemudian, adanya ancaman kebakaran hutan karena semak lahan sawit tidak terurus oleh pemilik.

Gulat mengatakan, potensi negatif lainnya yakni meningkatnya masyarakat yang terkena Covid-19 karena terjadi kerawanan gizi dan menurunnya imunitas tubuh petani sawit.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai 25 April, Pemerintah Setop Visa dan Izin Tinggal WNA dari India

Mulai 25 April, Pemerintah Setop Visa dan Izin Tinggal WNA dari India

Whats New
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Menghadapi Bisnis Online 'Kaleng-kalengan' | Bisnis Hotel dan 'Smoking Room' | Merger Gojek-Tokopedia

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Menghadapi Bisnis Online "Kaleng-kalengan" | Bisnis Hotel dan "Smoking Room" | Merger Gojek-Tokopedia

Rilis
Daftar Lelang Mobil Murah Sitaan Ditjen Pajak, Harga Mulai Rp 11,3 Juta

Daftar Lelang Mobil Murah Sitaan Ditjen Pajak, Harga Mulai Rp 11,3 Juta

Spend Smart
Harga Aset Kripto Rontok, Bitcoin Anjlok ke Kisaran Rp 695 Juta

Harga Aset Kripto Rontok, Bitcoin Anjlok ke Kisaran Rp 695 Juta

Whats New
THR 2021 Cair? Jangan Lupa Bayar Utang, Menabung dan Investasi

THR 2021 Cair? Jangan Lupa Bayar Utang, Menabung dan Investasi

Spend Smart
Karyawan Kontrak dan Outsourcing Bisa Dapat KPR Murah, Ini Syaratnya

Karyawan Kontrak dan Outsourcing Bisa Dapat KPR Murah, Ini Syaratnya

Whats New
XL Axiata Tebar Dividen Rp 339,4 Miliar

XL Axiata Tebar Dividen Rp 339,4 Miliar

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Pekan Depan, Ini Tingkat Kuponnya

Pemerintah Lelang SUN Pekan Depan, Ini Tingkat Kuponnya

Earn Smart
Maret 2021, Uang Beredar Tumbuh Melambat Jadi Rp 6.888 Triliun

Maret 2021, Uang Beredar Tumbuh Melambat Jadi Rp 6.888 Triliun

Whats New
Indonesia Ekspor Perdana Produk Semangka ke Uni Emirat Arab

Indonesia Ekspor Perdana Produk Semangka ke Uni Emirat Arab

Whats New
Pangsa Pasar Keuangan Syariah di RI Masih Belum Capai 'Double Digit'

Pangsa Pasar Keuangan Syariah di RI Masih Belum Capai "Double Digit"

Whats New
S&P dan R&I Pertahankan Peringkat Utang RI, Ini Komentar Pemerintah

S&P dan R&I Pertahankan Peringkat Utang RI, Ini Komentar Pemerintah

Whats New
Daging Beku Belum Terlalu Diterima oleh Pasar, Ini Kata Importir

Daging Beku Belum Terlalu Diterima oleh Pasar, Ini Kata Importir

Whats New
AP I Perketat Syarat Perjalanan Udara di 15 Bandara

AP I Perketat Syarat Perjalanan Udara di 15 Bandara

Whats New
Perempuan Jadi 'Direktur Keuangan' Keluarga, Perhatikan Ini Saat Kelola Anggaran

Perempuan Jadi 'Direktur Keuangan' Keluarga, Perhatikan Ini Saat Kelola Anggaran

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X